JAKARTA (Lentera) -Kementerian Keuangan (Kemenkeu) mencatat capaian sejumlah program prioritas pemerintah di Jawa Tengah hingga Semester I 2026, mulai dari Makan Bergizi Gratis (MBG), Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDMP), hingga Sekolah Rakyat.
Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa mengatakan, dirinya terus mencermati berbagai upaya yang dilakukan jajaran Kemenkeu di daerah dalam mengawal pelaksanaan program prioritas pemerintah.
Khusus program MBG, hingga pertengahan 2026 telah menjangkau sekitar 9,16 juta penerima manfaat melalui 4.635 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG).
Purbaya bilang, program ini turut berkontribusi dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia sekaligus memperkuat ketahanan sosial masyarakat. Tercatat, program MBG di Jawa Tengah telah melibatkan 18.854 pemasok lokal dan menciptakan lebih dari 193.000 lapangan kerja.
Untuk itu, Purbaya meminta Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb) Kementerian Keuangan ikut mengawal pelaksanaan program prioritas, termasuk MBG.
"DJPb agar memonitor seluruh program prioritas pemerintah, termasuk melakukan monitoring MBG secara nasional dan terstruktur," ujarnya dalam keterangan tertulis.
Selain MBG, Purbaya mencermati perkembangan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih di Jawa Tengah. Hingga saat ini, telah terbentuk 8.523 koperasi desa dan kelurahan dengan total lebih dari 43.000 volume transaksi.
"Kehadiran KDMP diharapkan menjadi. pengungkit ekonomi lokal sekaligus memperluas akses masyarakat terhadap layanan ekonomi yang lebih produktif," ucapnya.
Sementara itu, program Sekolah Rakyat telah berjalan di 16 kabupaten/kota di Jawa Tengah dengan 16 titik sekolah dan 110 rombongan belajar yang ditujukan untuk melayani 3.080 siswa.
Purbaya mengatakan, pembangunan Sekolah Rakyat di berbagai lokasi terus dipercepat untuk mendukung pemerataan akses pendidikan berkualitas.
Mengutip laman Kompas, Sabtu (4/7/2026), keberhasilan berbagai program prioritas yang dibiayai Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) itu memiliki dampak yang langsung dirasakan masyarakat.
Untuk itu, APBN harus terus dijaga sebagai instrumen fiskal yang sehat, responsif, dan akuntabel untuk mendukung pencapaian prioritas pembangunan nasional.
Hingga Semester I 2026, pendapatan negara di Jawa Tengah telah terealisasi 46,56 persen dari target dan tumbuh 13,33 persen secara tahunan.
Sementara realisasi belanja negara mencapai 52,06 persen dari target. Seiring dengan itu, ekonomi Jawa Tengah tercatat tumbuh 5,89 persen, ditopang aktivitas industri, perdagangan, serta berbagai program pemerintah yang mendorong produktivitas masyarakat.
"Kementerian Keuangan di Jawa Tengah terus mendorong berbagai upaya untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat di daerah dengan indikator ekonomi yang masih perlu diperkuat," tuturnya (*)
Editor: Arifin BH
.jpg)