SURABAYA (Lentera) – Program pengaduan masyarakat melalui Hotline Cak Eri terus dimanfaatkan warga Surabaya untuk menyampaikan berbagai persoalan pelayanan publik, sejak diluncurkan 11 Mei hingga 16 Juli 2026 Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya telah menerima 9.217 laporan dengan 9.077 di antaranya telah ditindaklanjuti dan diselesaikan.
Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika (Dinkominfo) Surabaya, Eddy Christijanto mengatakan jumlah pengaduan yang masuk sempat menurun pada Juni 2026, setelah membludak pada awal peluncuran layanan. Namun, memasuki akhir Juni hingga pertengahan Juli, angka aduan kembali meningkat hingga mencapai lebih dari 300 laporan setiap hari.
“Fluktuasinya di awal ketika 11 Mei itu tinggi, lalu mengalami penurunan di bulan Juni. Tapi akhir Juni sampai Juli luar biasa, bahkan sampai di atas 300-an sehari. Karena memang eksekusinya kita harus 1x24 jam,” kata Eddy, Jumat (17/7/2026).
Menurut Eddy, tingginya jumlah laporan menunjukkan meningkatnya partisipasi masyarakat dalam memanfaatkan kanal pengaduan untuk menyampaikan berbagai persoalan di lingkungan mereka. Ia menegaskan bahwa seluruh laporan yang masuk tetap dipantau oleh Wali Kota Surabaya, Eri Cahyadi, meskipun tidak seluruh pesan mendapat balasan secara langsung.
“Hotline yang disampaikan oleh warga kepada kami itu dibaca oleh Pak Wali. Cuma mungkin Pak Wali tidak menjawab langsung, tapi itu langsung diteruskan kepada teman-teman perangkat daerah sehingga insyaallah akan dieksekusi,” ujarnya.
Eddy memahami, masih ada warga yang mempertanyakan mengapa pesan mereka tidak dibalas langsung oleh wali kota. Namun, ia memastikan kondisi tersebut tidak mengurangi komitmen Pemkot Surabaya dalam menindaklanjuti setiap aduan.
“Bayangkan seorang wali kota harus menjawab 300 sampai 400 pesan WhatsApp setiap hari. Tentunya memerlukan waktu yang panjang,” tuturnya.
Ia menjelaskan, setiap laporan yang masuk akan dipilah berdasarkan kategori, kemudian diteruskan kepada perangkat daerah terkait untuk segera ditangani. Aduan mengenai jalan berlubang dan parkir non-tunai, misalnya, langsung ditindaklanjuti oleh dinas teknis dengan melampirkan dokumentasi hasil penanganan.
“Misalnya jalan berlubang, lalu yang sering itu parkir non-tunai, teman-teman di Dishub langsung melakukan eksekusi dan memberikan laporan balik di hotline. Sehingga kita tahu sudah dieksekusi, fotonya ada, dan kapan pekerjaan itu dilakukan,” jelasnya.
Karena itu, Eddy mengungkapkan, tidak adanya balasan langsung dari Wali Kota Eri bukan berarti laporan masyarakat diabaikan.
“Jadi ketika tidak dibalas, insyaAllah langsung dieksekusi oleh teman-teman di lapangan,” ungkapnya.
Berdasarkan data Dinkominfo Surabaya hingga 16 Juli 2026, sebanyak 103 laporan masih dalam proses penyelesaian karena baru diterima sehari sebelumnya dan masih berada dalam batas waktu penanganan maksimal 1x24 jam.
“Seratus tiga laporan itu insyaallah akan dieksekusi oleh teman-teman dinas hari ini, dan besok tinggal laporannya sudah nol,” tuturnya.
Data tersebut juga menunjukkan bahwa persoalan parkir menjadi kategori pengaduan terbanyak dengan 1.442 laporan. Posisi berikutnya ditempati aduan terkait lalu lintas, kemacetan, dan pedagang kaki lima (PKL) sebanyak 823 laporan, disusul bidang pendidikan yang mencapai 817 laporan, terutama selama pelaksanaan Sistem Penerimaan Murid Baru (SPMB) 2026.
Selain itu, warga juga menyampaikan berbagai keluhan lain, seperti persoalan sosial kemasyarakatan sebanyak 715 laporan, infrastruktur jalan 542 laporan, gangguan ketentraman dan ketertiban umum (trantibum) 421 laporan, fasilitas umum dan sosial lainnya 385 laporan, ketenagakerjaan 367 laporan, serta persoalan drainase dan saluran air sebanyak 355 laporan.
Eddy menambahkan, selain melalui tindak lanjut perangkat daerah, Wali Kota Eri Cahyadi juga kerap turun langsung ke lapangan untuk menangani persoalan yang membutuhkan perhatian khusus, seperti yang pernah dilakukan di kawasan Jalan Nias, Tambak Wedi, dan Sambikerep.
“Jadi untuk hal yang sifatnya perlu, beliau akan turun langsung,” pungkasnya.
Reporter: Amanah/Editor: Ais
.jpg)