SURABAYA (Lentera) =Tiga puluh tahun setelah penyerbuan Kantor DPP Partai Demokrasi Indonesia (PDI) pada 27 Juli 1996, PDI Perjuangan menegaskan peristiwa yang dikenal sebagai Kudatuli itu tidak hanya menjadi bagian dari sejarah partai, tetapi juga tonggak penting yang membuka jalan bagi perubahan politik menuju Reformasi 1998.
Pesan tersebut menjadi diskusi penting dalan agenda DPP PDI Perjuangan bertajuk Merawat Sejarah, Mewariskan Perjuangan yang digelar di Posko Perjuangan Pandegiling, Jumat (24/7/2026) malam.
Kepala Badan Sejarah DPP PDI Perjuangan, Bonnie Triyana mengatakan, Kudatuli merupakan momentum historis untuk partai ataupun masyarakat Indonesia. Menurutnya, peristiwa itu menjadi titik balik yang memicu lahirnya gelombang perlawanan terhadap pemerintahan Orde Baru.
“Momentum historis 27 Juli 1996 yang kita peringati tahun ini bukan hanya satu tanggal dan bukan hanya satu peristiwa biasa. Ini momentum yang sangat berarti bagi PDI yang kini menjadi PDI Perjuangan, sekaligus bagi bangsa Indonesia dalam perjalanan demokrasinya,” ungkap Bonnie.
Menurut Bonnie, penyerbuan Kantor DPP PDI pada 27 Juli 1996 menjadi salah satu pemicu menguatnya gerakan pro-demokrasi yang kemudian bermuara pada Reformasi 1998.
“Peristiwa itu seperti gerbang yang membuka kanal besar bagi gerakan demokrasi di Indonesia hingga akhirnya berujung pada Reformasi dan lengsernya Soeharto,” katanya.
Ia menjelaskan, pada masa itu ruang demokrasi berada dalam tekanan. Kritik terhadap pemerintah dibungkam, demonstrasi dibatasi, sementara berbagai bentuk perlawanan masyarakat kerap direspons secara represif.
Dalam situasi seperti itu, kata Bonnie, PDI di bawah kepemimpinan Megawati Soekarnoputri menjadi simbol harapan bagi kelompok masyarakat yang menginginkan perubahan.
“Semua energi kemarahan, kekecewaan, dan kesedihan masyarakat bertumpu kepada PDI, terlebih kepada Ibu Megawati sebagai tokoh yang menjadi harapan untuk menentang kekuasaan yang otoriter,” ujarnya.
Bonnie menilai terpilihnya Megawati sebagai Ketua Umum PDI pada 1993 dipandang sebagai ancaman oleh rezim Orde Baru. Bersamaan dengan mulai menguatnya kembali simbol-simbol Bung Karno di ruang publik, menurut dia, bangkit pula gerakan nasionalis yang selama bertahun-tahun mengalami pembatasan politik.
“Simbol kepemimpinan nasional yang saat itu mampu menyaingi Soeharto adalah Ibu Megawati Soekarnoputri. Karena itu, beliau dipandang sebagai ancaman oleh pemerintahan saat itu,” katanya.
Lebih lanjut, Ketua DPP PDI Perjuangan Puti Guntur Soekarno mengatakan, peringatan Kudatuli seharusnya ditempatkan sebagai bagian dari sejarah nasional, bukan hanya sejarah PDI Perjuangan. Sebab, peristiwa tersebut merupakan salah satu fase penting dalam perjuangan demokrasi Indonesia.
“Kudatuli ini bukan hanya milik PDI Perjuangan. Ini milik bangsa Indonesia, milik rakyat Indonesia, dan harus diketahui oleh generasi penerus kita,” kata Puti.
Menurut Puti, peringatan 30 tahun Kudatuli juga menjadi pengingat bahwa penyelesaian persoalan hak asasi manusia tidak boleh berhenti menjadi wacana. Tragedi 27 Juli 1996, ujarnya, masih menyisakan tuntutan akan pengungkapan yang tuntas.
“Ini merupakan salah satu bentuk pelanggaran berat yang sampai hari ini belum bisa diungkapkan. Karena itu diperlukan political will dari pemerintah agar persoalan hak asasi manusia dalam tragedi Kudatuli dapat diselesaikan,” pungkasnya.
Reporter: Pradhita|Editor: Arifin BH
.jpg)