SURABAYA (Lentera) – Anggota Komisi E DPRD Jawa Timur, Puguh Wiji Pamungkas, mendesak pemerintah mempercepat validasi Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) agar berbagai program bantuan sosial pemerintah dapat tepat sasaran.
Desakan itu disampaikan Puguh setelah menerima banyak keluhan warga terkait akurasi DTSEN saat menggelar reses Masa Sidang III Tahun 2026 di Kecamatan Klojen dan Blimbing, Kota Malang. Menurutnya, persoalan validitas data menjadi aspirasi yang paling banyak disampaikan masyarakat.
“Banyak warga yang merasa seharusnya berhak menerima bantuan, tetapi justru masuk dalam kelompok desil 6 sampai 10 sehingga tidak bisa mengakses berbagai program bantuan. Ketika mereka berusaha mengurus perubahan data, prosesnya masih dirasakan cukup sulit,” ungkap Puguh, Rabu (29/07/2026).
Sekretaris Fraksi PKS DPRD Jawa Timur itu menilai, proses ground checking yang tengah dilakukan pemerintah harus menjadi momentum untuk memperbaiki akurasi DTSEN sehingga kesalahan data tidak terus berulang.
“Ground checking yang sedang dilakukan pemerintah harus benar-benar dimanfaatkan untuk menyelesaikan berbagai persoalan DTSEN agar bantuan sosial benar-benar diterima oleh masyarakat yang berhak,” katanya.
Selain persoalan DTSEN, Puguh juga menerima aspirasi masyarakat terkait penanganan sampah di Kota Malang. Ia menilai persoalan tersebut dapat diatasi apabila pemerintah membangun sistem pengelolaan sampah yang didukung infrastruktur memadai.
“Saya meyakini masyarakat akan lebih disiplin membuang sampah apabila pemerintah menyiapkan infrastruktur yang memadai. Tempat sampah harus tersedia, armada pengangkut harus memadai, TPS harus layak, dan masyarakat terus diedukasi untuk memilah sampah sejak dari rumah,” ujarnya.
Ia menyebut masih terdapat sejumlah titik yang menjadi perhatian masyarakat karena dipenuhi tumpukan sampah, di antaranya kawasan Muharto di sekitar jembatan dan Jalan Borobudur. Menurutnya, kondisi tersebut tidak hanya mengganggu kenyamanan warga, tetapi juga berdampak terhadap citra Kota Malang sebagai kota pendidikan dan tujuan wisata.
“Kalau pengelolaan sampah tidak segera dibenahi, tentu akan menimbulkan kesan yang kurang baik bagi masyarakat maupun wisatawan yang datang ke Kota Malang,” tegasnya.
Dalam reses tersebut, masyarakat juga menyampaikan aspirasi terkait program bedah rumah. Sejumlah warga mengaku membutuhkan bantuan perbaikan rumah, tetapi belum dapat mengakses program karena tidak masuk dalam kategori desil penerima bantuan.
Puguh berharap berbagai aspirasi yang dihimpun dalam reses tersebut menjadi bahan evaluasi bagi pemerintah daerah maupun pemerintah pusat dalam menyusun kebijakan yang lebih tepat sasaran.
“Reses menjadi momentum penting untuk memastikan suara masyarakat benar-benar sampai kepada pemerintah. Aspirasi ini akan kami perjuangkan agar kebijakan yang diambil benar-benar menjawab kebutuhan riil masyarakat, baik terkait validitas data sosial, pengelolaan sampah, maupun akses terhadap program-program bantuan pemerintah,” pungkasnya. (*)
Reporter: Pradhita
Editor: Lutfiyu Handi
.jpg)