SURABAYA (Lentera) - Perbaikan pelayanan mulai terlihat di RSUD Dr. Mohamad Soewandhie Surabaya setelah Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi melakukan evaluasi dalam inspeksi sebelumnya. Saat kembali mengecek rumah sakit tersebut, Sabtu (8/8/2026), Eri menemukan sejumlah pembenahan, terutama pada layanan farmasi, pengaturan antrean, dan pengelolaan Instalasi Gawat Darurat (IGD).
Eri meninjau langsung sejumlah titik pelayanan, mulai dari IGD, ruang tunggu hingga farmasi. Ia memastikan sejumlah catatan yang ditemukan saat inspeksi mendadak (sidak) sebelumnya telah ditindaklanjuti oleh manajemen rumah sakit. “Saya sudah mengecek lagi pelayanan di RS Soewandhie. Alhamdulillah, beberapa evaluasi yang dulu saya temukan saat sidak, sekarang sudah dijalankan manajemen,” ujar Eri.
Salah satu pembenahan yang mendapat perhatian adalah layanan farmasi. Eri melihat antrean pengambilan obat kini lebih terkendali setelah manajemen menambah jumlah petugas dari sebelumnya sembilan orang menjadi 18 orang.
Menurut Eri, penambahan petugas tersebut menunjukkan bahwa pelayanan publik harus mengutamakan kebutuhan masyarakat. Pemerintah, kata dia, tidak dapat semata-mata menggunakan pertimbangan untung dan rugi ketika memberikan pelayanan dasar, termasuk kesehatan.
“Untuk pelayanan publik, pemerintah harus hadir. Tidak bisa dihitung untung-rugi. Farmasi yang dulu petugasnya sembilan, sekarang menjadi 18 petugas. Sehingga sekarang tidak ada pasien yang mengantre,” tegasnya.
Selain farmasi, Eri meminta pengelolaan IGD terus diperbaiki, terutama dalam memastikan ketersediaan tempat tidur dapat dipantau secara cepat. Informasi mengenai tempat tidur yang masih kosong maupun penuh harus tersedia sehingga pasien dapat segera diarahkan ke fasilitas kesehatan lain apabila kapasitas IGD telah terpenuhi.
“Di ruang IGD harus ada monitor, kamar mana yang kosong, kamar yang penuh mana. Kalau kamar penuh, ya harus dirujuk. Tidak boleh pasien menumpuk di IGD. Pelayanan harus maksimal,” ujarnya.
Pengaturan antrean di ruang tunggu juga menjadi bagian dari evaluasi. Pasien yang telah mendaftar melalui layanan e-health diminta mengikuti jadwal yang telah ditentukan untuk mencegah penumpukan. Sementara pasien yang datang langsung tanpa pendaftaran melalui e-health akan mengikuti mekanisme pelayanan tersendiri setelah antrean pasien yang telah terjadwal.
Eri menegaskan, penataan tersebut bukan untuk membatasi masyarakat mendapatkan layanan kesehatan. Pengaturan diperlukan agar antrean lebih tertib dan pasien yang telah memiliki jadwal tidak terganggu oleh kedatangan pasien tanpa pendaftaran sebelumnya.
Sebelumnya, Pemkot Surabaya telah melakukan penataan sistem antrean di RSUD Soewandhie sebagai bagian dari upaya mengurangi kepadatan di ruang tunggu dan meningkatkan kenyamanan pasien.
Bagi Eri, pengecekan langsung ke lapangan juga bukan semata-mata untuk mencari kesalahan. Keluhan masyarakat yang disampaikan melalui kanal pengaduan, termasuk hotline, harus menjadi bahan evaluasi untuk menemukan solusi dan memperbaiki kualitas pelayanan.
“Saya selalu percaya kalau nakes (tenaga kesehatan) Soewandhie terus berusaha maksimal memberi pelayanan yang terbaik. Saya juga berusaha mendengarkan keluhan pasien yang masuk lewat hotline,” ungkapnya.
Ia mengapresiasi manajemen RSUD Soewandhie dan seluruh tenaga kesehatan yang telah menindaklanjuti evaluasi sebelumnya. Menurutnya, kritik maupun temuan saat sidak harus dipandang sebagai bagian dari upaya bersama untuk memperbaiki pelayanan kepada masyarakat.
Eri juga meminta manajemen rumah sakit menyesuaikan jumlah tenaga kesehatan dengan perkembangan jumlah pasien. Ketika jumlah kunjungan meningkat, kapasitas tenaga medis dan perawat harus ikut diperkuat agar kecepatan pelayanan tetap terjaga.
“Mulai sekarang, kalau jumlah pasien bertambah, nakesnya juga ditambah. Sehingga bisa mempercepat pelayanan kepada warga Surabaya yang sakit,” tegasnya.
Ia menambahkan, kualitas pelayanan kesehatan tidak hanya ditentukan oleh sistem dan fasilitas, tetapi juga hubungan yang baik antara tenaga kesehatan dengan masyarakat. Karena itu, ia mendorong agar komunikasi antara pasien dan tenaga kesehatan terus dibangun secara positif.
“Alhamdulillah sekarang sudah ada solusinya, pelayanan menjadi cepat. Sekarang nakes dan warga Surabaya harus bergandengan agar pelayanannya bagus,” imbuhnya.
Eri menekankan, pelayanan kesehatan harus mengedepankan kecepatan sekaligus ketertiban, termasuk bagi masyarakat yang menggunakan layanan BPJS. Menurutnya, skema pembiayaan tidak boleh menjadi alasan pelayanan kepada masyarakat berjalan lambat.
“Layanan kesehatan melalui BPJS harus tetap cepat dan rapi. Kemudahan yang diberikan kepada masyarakat harus diiringi dengan pelayanan yang berkualitas,” pungkasnya. (*)
Reporter: Amanah
Editor: Lutfiyu Handi
.jpg)