JAKARTA (Lentera) -Indonesia mengecam keras penolakan rezim zionis Israel terhadap peta jalan 15 poin untuk implementasi rencana komprehensif pemulihan Jalur Gaza dan menyebutnya sebagai upaya menggagalkan terlaksananya kesepakatan internasional.
Menurut Juru Bicara Kementerian Luar Negeri (Kemlu) RI Vahd Nabyl A. Mulachela, Indonesia menilai peta jalan tersebut merupakan upaya kolektif komunitas dunia dalam menjamin pulihnya kehidupan masyarakat Palestina di Gaza.
“Kami menolak setiap penolakan yang dapat menggagalkan upaya kolektif tersebut,” kata Nabyl dalam taklimat media di Jakarta, Kamis (13/8/2026).
Ia mengatakan rencana komprehensif yang bersifat ekstensif dan didukung oleh banyak pihak tersebut bertujuan mengakhiri perang serta menciptakan stabilitas untuk bangsa Palestina dan negara-negara di kawasan.
Terlebih lagi, rencana pemulihan Gaza telah mendapat restu dari Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa (DK PBB) melalui Resolusi 2803 yang disahkan pada November 2025, ucap dia.
“Indonesia mengingatkan supaya kita kembali pada asas kepatuhan dan komitmen implementasi penuh dari peta jalan rencana komprehensif tersebut,” demikian Nabyl, mengutip Antara.
Pemimpin rezim zionis Benjamin Netanyahu pada Ahad menyatakan penolakan terhadap rencana pemulihan Gaza yang disusun Presiden Amerika Serikat Donald Trump dan Dewan Perdamaian (Board of Peace/BoP).
“Israel menolak dokumen 15 poin yang diterbitkan Dewan Perdamaian untuk Gaza,” kata Netanyahu dalam sebuah pernyataan video seusai rapat kabinet, sebagaimana dikutip harian Yedioth Ahronoth.
“Pasukan Israel tidak akan melaksanakan penarikan diri hingga Hamas sepenuhnya dilucuti,” tambahnya.
Di tengah penolakan Israel, kelompok pejuang Palestina Hamas pada hari yang sama justru menyatakan komitmen mematuhi peta jalan untuk melanjutkan tahapan kedua rencana perdamaian Gaza gagasan Donald Trump meski Netanyahu menolak rencana tersebut.
Dalam pernyataan mereka, Hamas menyatakan serius "terlibat secara bertanggung jawab" dalam implementasi rencana 15 poin tersebut dan menyusun jadwal yang jelas untuk pelaksanaannya.
Proses itu juga harus membuka jalan bagi dimulainya proses rekonstruksi di Gaza dan agar Komite Nasional Administrasi Gaza (NCAG) dapat segera melaksanakan kewenangannya, kata Hamas (*)
Editor: Arifin BH
.jpg)