MALANG (Lentera) - Dalam pidato Sidang Tahunan MPR 2026, Presiden Prabowo Subianto mengakui Indonesia masih belum mencapai swasembada daging sapi.
Merespons hal tersebut, Pemerintah Kota (Pemkot) Malang akan membahas persoalan ketersediaan sapi melalui rapat Tim Pengendali Inflasi Daerah (TPID), menyusul masih tingginya harga daging sapi dan minimnya sapi lokal di Kota Malang.
"Kami nanti akan ada rapat Tim Pengendali Inflasi Daerah (TPID). Kami akan minta masukan dari anggota tim kira-kira nanti untuk menyelesaikan persoalan kelangkaan sapi ini seperti apa," ujar Wali Kota Malang, Wahyu Hidayat, ditemui di Kantor DPRD Kota Malang, Jumat (14/8/2026).
Pernyataan tersebut disampaikan Wahyu menyusul pidato kenegaraan Presiden RI Prabowo Subianto pada Sidang Tahunan MPR dalam rangka HUT ke-81 Kemerdekaan RI. Dalam pidatonya, Prabowo mengakui Indonesia masih menghadapi tantangan untuk mencapai swasembada daging sapi, meskipun pemerintah terus mendorong swasembada pangan.
Di Kota Malang, persoalan tersebut turut menjadi perhatian lantaran harga daging sapi masih relatif tinggi. Kondisi itu juga ditengarai berkaitan dengan terbatasnya ketersediaan sapi lokal berdasarkan keterangan sejumlah pedagang di Pasar Bunul dan Pasar Klojen Kota Malang.
Diketahui, Pemkot Malang sebelumnya juga telah melakukan salah satu langkah intervensi melalui Perumda Tugu Aneka Usaha (Tunas), yakni dengan mendatangkan sapi impor dari Australia. Program tersebut ditargetkan mencapai 100 ekor sapi.
Meski demikian, Wahyu menegaskan, Pemkot Malang masih perlu melakukan sejumlah tahapan sebelum menentukan kebijakan lebih lanjut.
"Kami nanti ada beberapa tahapan yang harus dilakukan, untuk merumuskan suatu solusi. Tetapi yang jelas kami akan rapat TPID dulu. Kami juga akan cek nanti data-datanya," katanya.
Menurut Wahyu, pembahasan melalui TPID dan pengecekan data menjadi langkah awal untuk melihat persoalan secara lebih menyeluruh sebelum menentukan bentuk intervensi yang akan dilakukan Pemkot Malang.
Di sisi lain, Ketua DPRD Kota Malang, Amithya Ratnanggani Sirraduhita menyoroti kinerja Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), termasuk Perumda Tugu Aneka Usaha, dalam kaitannya dengan upaya menjawab berbagai persoalan di daerah.
Amithya mengatakan, legislatif sebelumnya telah memberikan sejumlah catatan dan rekomendasi dalam pembahasan Laporan Pertanggungjawaban (LPJ). Salah satu poin yang menjadi perhatian, yakni perlunya reformasi BUMD.
"Sebenarnya kami sudah memberikan beberapa catatan rekomendasi di LPJ, sudah terlihat bahwa harus ada reformasi BUMD. Salah satunya yang disoroti juga kaitannya dengan Tugu Aneka Usaha, yang saat ini masih belum profit masih defisit," kata Amithya.
Menurutnya, kondisi tersebut perlu menjadi bahan evaluasi bagi Pemkot Malang, terutama dengan menelaah kembali program kerja serta business plan Perumda Tugu Aneka Usaha.
Ia menilai, perlu ada kejelasan mengenai proyeksi usaha BUMD tersebut ke depan, termasuk langkah yang dapat dilakukan agar perusahaan daerah mampu memberikan kontribusi yang lebih optimal.
"Apakah kita perlu merombak kembali dan menelaah kembali kiranya program kerja dan juga business plan-nya? Kan belum kita dengarkan dari Pemerintah Kota seperti apa kiranya proyeksi ke depan," terangnya.
Amithya berharap, evaluasi terhadap BUMD dapat menghasilkan terobosan yang mampu menjawab berbagai tantangan yang dihadapi, termasuk persoalan yang berkaitan dengan ketersediaan dan harga daging sapi di Kota Malang.
Pernyataan tersebut juga sejalan dengan perhatian Presiden Prabowo terhadap badan usaha milik negara (BUMN) yang tidak mampu menghasilkan keuntungan. Menurut Amithya, DPRD Kota Malang telah beberapa kali memberikan rekomendasi dan saat ini membutuhkan jawaban dari Pemkot terkait berbagai tantangan yang dihadapi BUMD.
Reporter: Santi Wahyu/Editor: Ais
.jpg)