JAKARTA (Lentera) -Upacara peringatan Hari Ulang Tahun (HUT) Kemerdekaan Republik Indonesia setiap tanggal 17 Agustus selalu menjadi momen kenegaraan yang paling dinanti setiap tahunnya.
Pengibaran Sang Merah Putih, lagu Indonesia Raya, pembacaan teks Proklamasi, Detik-Detik Proklamasi, hingga penghormatan kepada para pahlawan menjadi rangkaian yang seolah tidak berubah dari tahun ke tahun.
Namun, di balik ritual yang berlangsung berulang tersebut, upacara 17 Agustus ternyata terus mengalami perubahan.
Dari masa Presiden Soekarno hingga Presiden Prabowo Subianto, upacara kemerdekaan tidak hanya menjadi seremoni untuk mengenang Proklamasi 17 Agustus 1945.
Upacara pertama digelar di Yogyakarta
Peringatan HUT pertama Kemerdekaan RI pada 1946 tidak digelar di Jakarta, tetapi dilaksanakan di Yogyakarta.
Saat itu, pusat pemerintahan Republik Indonesia telah dipindahkan dari Jakarta ke Yogyakarta pada 4 April 1946 karena situasi keamanan di Jakarta semakin memburuk.
Akibat pusat pemerintahan berada di Yogyakarta, peringatan kemerdekaan pertama setelah Proklamasi pun dilaksanakan di kota tersebut.
Presiden Soekarno kemudian memerintahkan ajudannya, Mayor (Laut) Husein Mutahar, menyiapkan pengibaran bendera pusaka di halaman Istana Gedung Agung Yogyakarta.
Dari sinilah salah satu tradisi penting dalam upacara kemerdekaan mulai dirancang.
Mutahar memiliki gagasan agar pengibaran bendera pusaka dilakukan para pemuda yang berasal dari berbagai penjuru Tanah Air.
Namun, situasi saat itu membuat gagasan tersebut belum dapat diwujudkan sepenuhnya.
Mutahar akhirnya hanya menghadirkan lima pemuda yang kebetulan berada di Yogyakarta, terdiri dari tiga pemuda dan dua pemudi.
Jumlah lima orang tersebut melambangkan lima sila dalam Pancasila.
Kelompok kecil inilah yang menjadi cikal bakal tradisi Pasukan Pengibar Bendera Pusaka atau Paskibraka.
Upacara pada 17 Agustus 1946 digelar di halaman Istana Kepresidenan Yogyakarta atau Gedung Agung.
Soekarno bertindak sebagai inspektur upacara, sedangkan Wakil Presiden Mohammad Hatta, Panglima Besar Jenderal Soedirman, serta para menteri turut hadir.
Pidato Soekarno dan nasionalisme revolusioner
Pada masa pemerintahan Bung Karno, peringatan 17 Agustus memiliki nuansa nasionalisme revolusioner yang sangat kuat.
Kemerdekaan tidak dipandang sebagai sesuatu yang selesai setelah Proklamasi 1945.
Guru Besar Ilmu Sejarah Universitas Diponegoro, Singgih Tri Sulistiyono mengatakan, pidato-pidato Bung Karno pada setiap peringatan kemerdekaan menjadi bagian penting dari ritual kenegaraan.
"Pidato-pidato 17 Agustus menjadi sarana penting untuk menentukan arah politik dan membangun kesadaran kebangsaan," ujar Singgih mengutip Kompas, Senin (17/8/2026).
Pidato tersebut bukan sekadar laporan mengenai kondisi negara, melainkan juga sarana untuk menentukan arah politik sekaligus membangun kesadaran kebangsaan.
Dengan kata lain, upacara 17 Agustus pada era Soekarno menjadi panggung untuk terus menghidupkan semangat revolusi dan perjuangan mempertahankan kemerdekaan.
Pidato itu pula yang kemudian terus dilanjutkan hingga presiden-presiden berikutnya.
Upacara terlembaga pada era Soeharto
Memasuki pemerintahan Presiden Soeharto, wajah upacara 17 Agustus mengalami perubahan.
Jika era Soekarno sangat lekat dengan semangat revolusioner, pada masa Orde Baru upacara kemerdekaan semakin terstandardisasi, tertib, dan bercorak kenegaraan.
Ritual tersebut menjadi bagian dari mekanisme negara dalam membangun kedisiplinan dan simbol kebangsaan.
Salah satu simbol yang kemudian sangat melekat dengan upacara kemerdekaan adalah Paskibraka.
Formasi 17–8–45 menjadi bagian penting dari simbolisasi peringatan kemerdekaan.
Paskibraka tidak lagi sekadar kelompok pemuda yang mengibarkan bendera, tetapi menjadi bagian dari ritual resmi negara yang terus diwariskan hingga saat ini.
"Pembentukan Paskibraka dengan formasi 17–8–45 menjadi salah satu simbol paling kuat dari institusionalisasi ritual kemerdekaan," ungkap Singgih.
Reformasi tidak menghapus tradisi Pergantian rezim setelah Soeharto tidak serta-merta mengubah struktur utama upacara 17 Agustus.
Singgih mengungkapkan, Presiden Bacharuddin Jusuf Habibie, Abdurrahman Wahid, Megawati Soekarnoputri, hingga Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) tetap mempertahankan tradisi utama peringatan kemerdekaan.
Merah Putih tetap dikibarkan. Indonesia Raya tetap dinyanyikan. Proklamasi tetap dibacakan. Detik-Detik Proklamasi tetap diperingati. Paskibraka tetap menjadi bagian penting. Penghormatan terhadap para pahlawan pun terus dilakukan.
"Rezim dapat berganti, tetapi simbol dasar Republik memiliki kontinuitas yang melampaui pergantian kekuasaan," ujar Singgih.
Jokowi bawa pakaian adat ke Istana Perubahan visual yang lebih kuat terlihat pada era Presiden Joko Widodo (Jokowi).
Sejak 2017, penggunaan pakaian adat dari berbagai daerah dalam upacara di Istana menjadi salah satu ciri khas peringatan kemerdekaan.
"Sejak 2017, pakaian adat dari berbagai daerah menjadikan Istana sebagai panggung kebinekaan," kata Singgih.
Istana kemudian tidak hanya menjadi panggung seremoni kenegaraan, tetapi juga ruang untuk menampilkan keberagaman budaya Indonesia.
Pakaian adat yang dikenakan para pejabat dan tamu menjadi simbol bahwa kemerdekaan Indonesia berdiri di atas keberagaman suku, budaya, dan tradisi.
Selain itu, puncak perubahan simbolis pada era Jokowi terjadi pada 2024.
Untuk pertama kalinya, upacara peringatan HUT Kemerdekaan RI digelar dari Ibu Kota Nusantara (IKN). Pemindahan lokasi tersebut memiliki makna lebih dari sekadar perubahan tempat.
"Ritual kemerdekaan tidak hanya mengenang masa lalu, tetapi sekaligus digunakan untuk membayangkan pusat dan masa depan Indonesia yang baru," nilai Singgih.
Prabowo bawa partisipasi rakyat ke Istana
Pada masa Presiden Prabowo Subianto, wajah upacara kemerdekaan sejauh ini dapat dilihat dari peringatan HUT Kemerdekaan pada 2025.
Struktur formal upacara tetap dipertahankan.
Namun, di sisi lain, keterlibatan masyarakat diperbesar dengan penyelenggaraan Pesta Rakyat di lingkungan Istana.
Perubahan tersebut menunjukkan adanya upaya menggabungkan dua sisi peringatan kemerdekaan: sakralitas ritual kenegaraan dan keterlibatan masyarakat.
"Karena upacara 17 Agustus 2026 belum berlangsung, karakter periode Prabowo sejauh ini baru dapat dinilai terutama dari peringatan 2025," kata Singgih.
Upacara HUT RI pada 2025 lalu juga menunjukkan momen bersejarah, di mana Prabowo menjadi presiden pertama yang membacakan naskah proklamasi.
Pada tahun-tahun sebelumnya, naskah proklamasi lazimnya dibacakan bergantian oleh ketua MPR, ketua DPR, atau ketua DPD dari tahun ke tahun.
Ritual yang sama, makna berubah
Jika ditarik dari perjalanan panjang tersebut, terdapat satu hal menarik. Upacara 17 Agustus memiliki struktur dasar yang relatif bertahan selama puluhan tahun, tetapi pesan yang ditampilkan setiap pemerintahan dapat berbeda.
Pada masa Soekarno, upacara menjadi panggung nasionalisme revolusioner.
Pada masa Soeharto, ritual tersebut semakin terlembaga dan menekankan ketertiban negara.
Era Reformasi menunjukkan bahwa perubahan politik tidak harus menghapus simbol-simbol dasar Republik.
Pada era Jokowi, kebinekaan dan orientasi masa depan semakin menonjol.
Sementara pada masa Prabowo, setidaknya dari peringatan 2025, mulai terlihat perpaduan antara simbol kenegaraan dan partisipasi rakyat.
Singgih menyebut perjalanan tersebut sebagai continuity and change atau keberlanjutan sekaligus perubahan.
"Makna historisnya dapat dirumuskan secara sederhana: ritualnya bertahan, tetapi maknanya terus berubah mengikuti zaman," kata Singgih (*)
Editor: Arifin BH
.jpg)