PALANGKA RAYA (Lentera) - DPRD Kota Palangka Raya mendorong agar setiap usulan masyarakat yang disampaikan melalui reses maupun musyawarah perencanaan pembangunan (Musrenbang), benar-benar ditindaklanjuti dalam program pembangunan daerah.
Hal ini disampaikan oleh Juru Bicara Dapil III DPRD Kota Palangka Raya, Sumadi yang mengatakan pemerataan pembangunan masih menjadi perhatian utama, terutama pada sektor pendidikan dan kesehatan yang membutuhkan perhatian lebih. Termasuk ketersediaan fasilitas penunjang, serta akses pelayanan dasar bagi masyarakat.
"Pendidikan, kesehatan dan fasilitas penunjang atau akses bagi masyarakat Kota Palangka Raya masih harus lebih diperhatikan agar merata di seluruh wilayah," papar Sumadi, Jumat (21/8/2026).
Ia menjelaskan, reses di Kelurahan Bereng Bengkel dan Tumbang Rungan beberapa waktu lalu, menjadi momentum untuk menyerap langsung berbagai persoalan yang dihadapi masyarakat.
Dari kegiatan tersebut, sejumlah aspirasi dihimpun untuk menjadi bahan evaluasi sekaligus masukan dalam penyusunan kebijakan pembangunan.
Menurut Sumadi, pembangunan tidak bisa hanya diukur dari banyaknya target yang tercapai. Setiap program harus disusun berdasarkan kebutuhan riil masyarakat agar manfaatnya benar-benar dirasakan.
"Dalam merencanakan pembangunan, baik sarana prasarana, fasilitas umum dan lain-lain, diperlukan pemikiran dan rencana yang matang, bukan semata target yang harus dicapai," ucapnya.
Perhatian berikutnya mengenai tindak lanjut aspirasi, masyarakat berharap usulan yang sudah disampaikan lewat reses maupun musrenbang tidak berakhir hanya sebagai daftar panjang dalam dokumen perencanaan.
Karena itu, DPRD meminta keterlibatan organisasi perangkat daerah (OPD) dan instansi terkait dalam proses reses. Kehadiran OPD dinilai penting agar persoalan yang disampaikan warga dapat langsung dipetakan, sekaligus diketahui kebutuhan dan kemungkinan penanganannya.
Selain itu ia juga menyarankan, dilakukannya forum lanjutan antara DPRD dan OPD untuk membahas hasil reses secara lebih terarah. Setiap usulan diharapkan dapat dipilah berdasarkan tingkat urgensi serta kemampuan fiskal daerah.
"Melalui langkah ini, diharapkan aspirasi masyarakat tidak hanya sebagai daftar usulan, namun benar-benar diterjemahkan menjadi skala prioritas pembangunan yang realistis dan memberikan manfaat berkelanjutan bagi masyarakat," pungkas Sumadi.
Reporter: Novita/Editor: Ais
.jpg)
.jpg)