KALBAR (Lentera) - Enam provinsi menjadi prioritas penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla). Untuk itu Kementerian Kehutanan (Kemenhut) menyiapkan 5.000 aparatur sipil negara (ASN) untuk diperbantukan atau di-BKO-kan guna memperkuat penanganan Karhutla.
Hal itu disampaikan Menteri Kehutanan (Menhut) Raja Juli Antoni usai meninjau lokasi karhutla di Rasau Jaya, Kabupaten Kubu Raya, Kalimantan Barat, Senin (24/8/2026). Langkah itu untuk memastikan penanganan di lapangan berjalan sesuai instruksi Presiden Prabowo Subianto.
Keenam provinsi tersebut yakni Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan, Kalimantan Tengah, Riau, Sumatera Selatan, dan Jambi.
“Saya hadir di Kalimantan Barat hari ini diminta oleh Pak Presiden Prabowo Subianto untuk memastikan apa yang menjadi perintah beliau berjalan dengan baik. Apa yang menjadi instruksi beliau diimplementasikan oleh teman-teman terutama yang ada di Provinsi Kalimantan Barat,” kata Raja Juli melansir RM.id.
Dari total 5.000 ASN yang akan di-BKO-kan, sebanyak 2.200 personel akan ditempatkan di tiga provinsi di Kalimantan. Sementara khusus Kalimantan Barat, Kemenhut akan mengirimkan 700 ASN dari daerah-daerah yang tidak terlalu terdampak karhutla.
Penguatan personel dilakukan karena perkembangan hotspot karhutla sangat dinamis. Selain mengerahkan ASN, pejabat eselon I Kemenhut juga akan berkantor di enam provinsi prioritas.
“Alhamdulillah, berkat kerja sama semua pihak, TNI, Polri, di darat maupun di udara, termasuk teman-teman Manggala Agni Kementerian Kehutanan yang berjuang tanpa lelah bersama-sama, akhirnya pada hari ini, sekali lagi per malam kemarin, angka hotspot di Kalimantan Barat sisa 28 saja ya. Nanti datanya akan kita update, sekali lagi ini sangat dinamis,” tutur Raja Juli. (*)
Editor: Lutfiyu Handi
.jpg)
.jpg)