PEMERINTAH baru sibuk mengoreksi data desil setelah rakyat lebih dulu gaduh. Keluhan menyeruak ketika warga berpenghasilan pas-pasan mendapati diri mereka masuk desil 9 atau 10. Di Kulon Progo, misalnya, seorang penarik becak motor bernama Timbul, disebut berubah dari desil 1 menjadi desil 9. Padahal penghasilan bersihnya sekitar Rp40 ribu-Rp50 ribu per hari. Di Surabaya, mahasiswi Unesa Diandrea Fristi mengaku status desil keluarganya berubah dari desil 2 menjadi kelompok 6-10 dan berdampak pada pengajuan beasiswa. Diketahui, Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN) versi 3 per 10 Juli 2026 mencakup 290,13 juta individu dan 95,98 juta keluarga yang dikelompokkan dalam 10 desil. BPS pada 21 Agustus menjelaskan desil merupakan pemeringkatan relatif keluarga berdasarkan berbagai karakteristik sosial dan ekonomi, bukan ukuran mutlak kaya atau miskin. Namun fakta di lapangan, data tersebut menjadi salah satu rujukan penargetan berbagai program pemerintah. Mulai dari subsidi Pertalite, LPG 3 kilogram, bantuan sosial, KIP Kuliah hingga PBI JKN. Polemik pun meluas dari keluhan warga ke parlemen. DPR RI mengaku kebanjiran pengaduan terkait desil. Pemerintah ditegaskan sedang mengukur ulang parameter desil agar pemeringkatannya lebih tepat. Hal tersebut diakui Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa. Purbaya sempat menyebut mengucurkan dana hingga Rp 7 triliun ke BPS untuk memperbaiki DTSEN. Meski kemudian, Kemenkeu meluruskan dana itu merupakan total alokasi anggaran operasional dan program untuk BPS di 2026, tidak hanya dikhususkan untuk sensus ekonomi.Ketika angka keliru digunakan untuk menentukan subsidi hingga kesempatan kuliah, siapa yang harus bertanggung jawab? BACA BERITA LENGKAP, KLIK DISINI https://lenteratoday.com/upload/Epaper/28082026.pdf
.jpg)
.jpg)