TRENGGALEK (Lentera) - Badan Anggaran (Banggar) DPRD Trenggalek mematangkan pembahasan APBD Perubahan 2026 bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD), salah satunya penambahan anggaran untuk penanganan kekeringan termasuk pengadaan air bersih dan penambahan armada tangki air agar distribusi kepada wilayah terdampak dapat diperluas.
Ketua Banggar DPRD Trenggalek, Doding Rahmadi mengatakan pembahasan Banggar merupakan tindak lanjut, setelah masing-masing komisi berkoordinasi dengan organisasi perangkat daerah (OPD). Selanjutnya, berbagai hasil pembahasan tersebut dirasionalisasi bersama TAPD, termasuk menyesuaikan kebutuhan anggaran dengan kondisi terkini.
"Untuk penanganan bencana kekeringan, kita tambahkan anggaran yang sudah ada di BPBD. Nantinya tangki air bisa diperbanyak, termasuk untuk pemenuhan kebutuhan air bersih," kata Doding, Senin (7/9/2026).
Menurutnya, tambahan anggaran juga diperlukan karena sebagian kebutuhan air bersih harus dipenuhi melalui pembelian dari pihak lain, termasuk Perumda Air Minum. Untuk kebutuhan tersebut, Banggar membahas tambahan anggaran sekitar Rp86 juta pada OPD terkait.
Selain penanganan kekeringan, Banggar juga menaruh perhatian pada optimalisasi belanja infrastruktur, khususnya program yang berada di bawah Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR). Program yang dinilai siap dilaksanakan akan dipertahankan agar setelah APBD Perubahan ditetapkan, pelaksanaannya dapat segera dimulai.
Doding yang juga menjabat sebagai Ketua DPRD Trenggalek menegaskan, keterbatasan waktu pelaksanaan menjadi pertimbangan penting dalam menentukan program yang dipertahankan dalam APBD Perubahan. Kegiatan yang dinilai berisiko tidak dapat diselesaikan karena waktu pengerjaan yang terlalu singkat akan dievaluasi dan berpotensi dicoret dari anggaran.
"Kita ingin anggaran dalam perubahan ini benar-benar bisa dieksekusi. Kalau rentan molor karena waktunya sudah mepet, tentu akan kita evaluasi dan coret. Pemantapan ini sudah kita lakukan di Banggar dan insyaallah besok sudah siap diparipurnakan," ujar politisi PDI Perjuangan tersebut.
Sementara itu, Banggar juga memberikan catatan, terhadap sejumlah badan usaha milik daerah (BUMD), salah satunya terkait pengelolaan pabrik es milik PDAU. DPRD meminta data yang lebih rinci mengenai kondisi usaha tersebut, mulai dari pendapatan, pemasukan, hingga neraca keuangannya.
Doding menyebut, pabrik es tersebut hingga kini masih beroperasi. Namun, Komisi II DPRD Trenggalek masih membutuhkan informasi yang lebih rinci mengenai kondisi usaha tersebut sebagai bahan untuk membahas keberlanjutan dan perkembangan pabrik es ke depan.
"Untuk pabrik es, Komisi II masih membutuhkan data yang lebih detail, terutama terkait pendapatan, pemasukan, dan neracanya. Nanti bagian perekonomian akan berkoordinasi dengan Komisi II untuk membahas bagaimana perkembangan dan kelanjutan pabrik es tersebut," tandasnya.
Reporter: Herlambang/Editor: Ais
.jpg)