SURABAYA (Lentera) – Fraksi PDI Perjuangan DPRD Jawa Timur mendesak pemerintah mengintegrasikan data BMKG dengan data pertanian kabupaten/kota untuk mempercepat penanganan kekeringan. Langkah tersebut agar lahan yang masih berpeluang diselamatkan dapat segera mendapat intervensi.
Bendahara Fraksi PDI Perjuangan DPRD Jatim, Erma Susanti, mengungkapkan pemetaan tidak cukup hanya mencatat luas lahan terdampak. Pemerintah perlu mengetahui lokasi lahan, fase pertumbuhan tanaman, kondisi sumber air, kebutuhan pompa, potensi sumur bor hingga status penanganannya.
“Jangan sampai data pemerintah hanya mencatat berapa hektare yang sudah gagal panen. Yang jauh lebih penting adalah berapa hektare yang sekarang terancam gagal panen dan apa yang dibutuhkan untuk menyelamatkannya,” ungkap Erma, Sabtu (19/09/2026).
Data Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Jatim hingga 10 Agustus 2026 mencatat 229,59 hektare lahan padi terdampak kekeringan. Sebanyak 28,30 hektare di antaranya telah mengalami puso. Tulungagung menjadi salah satu daerah dengan dampak terbesar, mencapai 88,25 hektare, terdiri dari 68,25 hektare terdampak dan 20 hektare puso. Bojonegoro mencatat 70,50 hektare lahan terdampak.
Sementara itu, pemantauan BMKG Stasiun Klimatologi Jatim per 10 September 2026 menunjukkan sebagian besar wilayah Jatim mengalami Hari Tanpa Hujan (HTH) lebih dari 60 hari atau kategori kekeringan ekstrem. Curah hujan 11-20 September juga diprediksi rendah, kurang dari 50 milimeter, dengan peluang lebih dari 90 persen.
“Jangan semua dipukul rata. Mana yang bisa diselamatkan dengan pompa, segera pompa. Mana yang membutuhkan sumur bor, segera dikaji. Mana yang perlu penyesuaian pola tanam, segera didampingi petaninya,” pungkas Erma. (*)
Reporter: Pradhita
Editor: Lutfiyu Handi
.jpg)