PALANGKA RAYA (Lentera) - Pemerintah Kota (Pemkot) Palangka Raya, telah menetapkan belanja daerah dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Perubahan Tahun Anggaran 2026 sebesar Rp1,27 triliun lebih, melalui persetujuan bersama dengan DPRD Kota Palangka Raya.
Wali Kota Palangka Raya, Fairid Naparin, mengatakan persetujuan terhadap Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD 2026 tersebut merupakan hasil pembahasan antara Badan Anggaran DPRD dan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD).
"Penandatanganan bersama atas persetujuan merupakan hasil dari proses pembahasan yang cukup panjang serta menguras tenaga dan pikiran, namun merupakan tugas dan pekerjaan yang mulia karena menyangkut hajat hidup, kepentingan masyarakat, dan pembangunan Kota Palangka Raya," papar Fairid, Sabtu (19/9/2026).
Selain belanja daerah sebesar Rp1,27 triliun lebih, pendapatan daerah dalam APBD Perubahan 2026 ditetapkan mencapai Rp1,22 triliun lebih. Mengacu pada struktur tersebut, APBD Perubahan mencatat defisit sebesar Rp 53,26 miliar lebih.
Fairid menerangkan jika perubahan komposisi APBD tersebut merupakan hasil penyesuaian selama proses pembahasan bersama DPRD, termasuk dengan mempertimbangkan berbagai catatan dan masukan legislatif terhadap rancangan yang diajukan pemerintah daerah.
"Adanya berbagai pemikiran konstruktif dapat memberikan penguatan atas substansi materi Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026, yang saat ini telah mendapatkan persetujuan," ungkapnya.
Dalam upaya menutup defisit tersebut, pemerintah daerah menyiapkan penerimaan pembiayaan sebesar Rp 60,41 miliar dan pengeluaran pembiayaan Rp7,15 miliar lebih. Dengan demikian, pembiayaan netto mencapai Rp53,26 miliar lebih.
Fairid menambahkan, pembahasan APBD Perubahan 2026 dapat diselesaikan melalui pembahasan yang intensif, mendalam, dan cermat dengan tetap mengedepankan kepentingan masyarakat serta pembangunan daerah.
Ia juga menyampaikan apresiasi kepada pimpinan dan anggota DPRD Kota Palangka Raya atas perhatian serta berbagai masukan yang diberikan selama proses pembahasan, hingga tercapainya persetujuan bersama terhadap APBD Perubahan 2026.
Selain itu, Fairid mengarahkan seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) untuk memaksimalkan pelaksanaan program yang telah mendapat dukungan anggaran dalam APBD Perubahan 2026.
"Optimalisasi APBD Perubahan membutuhkan kemampuan setiap OPD dalam mengelola anggaran secara efektif, efisien, dan tepat sasaran," ucapnya.
Perangkat daerah perlu memastikan pelaksanaan kegiatan berjalan sesuai perencanaan, mempercepat realisasi program yang menjadi prioritas, sekaligus menjaga kualitas dan akuntabilitas penggunaan anggaran hingga akhir tahun.
Dengan waktu pelaksanaan anggaran yang semakin terbatas, koordinasi dan pengawasan menjadi bagian penting untuk memastikan setiap alokasi dapat dimanfaatkan secara optimal.
"Diharapkan percepatan serapan anggaran berjalan seiring dengan pencapaian keluaran program, sehingga APBD Perubahan 2026 tidak hanya tercermin dalam realisasi belanja, selain itu menghasilkan manfaat yang bisa dirasakan masyarakat Kota Palangka Raya," tutupnya. (*)
Reporter : Novita
Editor: Lutfiyu Handi
.jpg)