Perkuat Penanganan Karhutla, DPRD Palangka Raya Setujui Anggaran BPBD Ditambah jadi Rp10 Miliar

PALANGKA RAYA (Lentera) - Kebutuhan terhadap anggaran penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) harus disesuaikan dengan kondisi di lapangan, apalagi saat ini menjadi persoalan serius dan berkelanjutan.

Terkait permasalahan ini, Ketua DPRD Kota Palangka Raya, Subandi mengungkapkan jika anggaran Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) untuk penanganan karhutla telah ditingkatkan menjadi lebih dari Rp10 miliar.

"Sebelumnya anggaran BPBD untuk penanganan karhutla sekitar Rp7,3 miliar, sekarang naik menjadi Rp10 miliar lebih," papar Subandi, Minggu (20/9/2026).

Ia menjelaskan, dalam APBD perubahan 2026, DPRD Kota Palangka Raya telah menyetujui penambahan anggaran sebesar Rp2,6 Miliar untuk BPBD. Dana ini ditujukan untuk memperkuat penanganan karhutla di wilayah setempat.

"Penguatan anggaran memang diperlukan guna mendukung berbagai kebutuhan operasional penanganan karhutla, termasuk kesiapan personel, sarana dan prasarana, bahan bakar, serta kebutuhan pendukung lainnya," tuturnya.

Menurut Subandi, ketersediaan anggaran harus mampu mengimbangi kebutuhan penanganan di lapangan. Penanganan karhutla tidak hanya membutuhkan respons cepat ketika api sudah muncul, tetapi juga membutuhkan upaya pencegahan dan mitigasi.

Ia menambahkan, DPRD Kota Palangka berharap, dengan adanya penguatan anggaran dapat meningkatkan kesiapsiagaan BPBD bersama seluruh unsur terkait dalam menghadapi karhutla sepanjang tahun 2026.

"Tentunya kita semua berharap penanganan karhutla semakin maksimal, karena itu perlu didukung dengan penguatan anggaran sehingga seluruh kebutuhan operasional di lapangan bisa terpenuhi," pungkasnya.

Reporter : Novita/Editor: Ais