Anggaran Dipangkas 2 Tahun Beruntun, Wali Kota Malang Akui Realisasi Janji Politik Ikut Terdampak

MALANG (Lentera) - Anggaran dana Transfer ke Daerah (TKD) dari pemerintah pusat yang dipangkas selama 2 tahun beruntun berimbas pada kemampuan Pemerintah Kota (Pemkot) Malang, dalam merealisasikan sejumlah program yang menjadi bagian dari janji politik kepala daerah kepada masyarakat.

"Dengan adanya pengurangan TKD, tentu berimbas ke program-program di daerah. Karena setiap daerah mempunyai program strategisnya masing-masing yang harus direalisasikan dan itu tertuang dalam RPJMD, dalam RKPD," ujar Wali Kota Malang, Wahyu Hidayat, dikutip pada Rabu (23/9/2026).

Menurutnya, keterbatasan anggaran tersebut menjadi tantangan bagi pemerintah daerah untuk tetap merealisasikan program yang telah direncanakan. Terlebih, sejumlah program tersebut berkaitan dengan janji politik yang telah disampaikan kepada masyarakat.

Diketahui, penurunan TKD telah dirasakan Pemkot Malang sejak 2025. Saat itu, TKD Kota Malang mengalami pemangkasan sebesar Rp37,4 miliar.

Pemangkasan tersebut merupakan tindak lanjut dari Surat Keputusan Menteri Keuangan serta sejalan dengan kebijakan efisiensi anggaran melalui Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2025 yang diteken pada awal Februari 2025.

Sebesar Rp37,4 miliar anggaran yang dipangkas tersebut menyasar pos Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Alokasi Khusus (DAK) bidang jalan pada Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan, dan Kawasan Permukiman (DPUPRPKP) Kota Malang.

Dampaknya, anggaran untuk sejumlah proyek pembangunan dan perbaikan infrastruktur jalan di Kota Malang ikut berkurang.

Penurunan TKD berlanjut pada 2026. Dalam APBD 2026, TKD Kota Malang turun sekitar Rp284 miliar atau 21,2 persen dibandingkan APBD Induk 2025. Nilai TKD yang sebelumnya mencapai sekitar Rp1,3 triliun pada APBD Induk 2025, turun menjadi sekitar Rp1,05 triliun pada APBD 2026.

Wahyu menyebut, pada tahun anggaran berjalan ini, dampak penurunan TKD paling terasa pada sejumlah sektor yang menjadi prioritas pemerintahannya bersama Wakil Wali Kota Malang, Ali Muthohirin. Di antaranya sektor kesehatan, pendidikan, dan infrastruktur.

"Yang paling terasa terkait dengan Ngalam Tahes (Malang Sehat) dan Ngalam Pinter, juga infrastruktur. Karena itu prioritas juga. Tetapi ini tetap kami upayakan tidak terlalu terimbas. Karena juga masuk dalam lima program prioritas saya dengan Mas Wakil Wali Kota," jelasnya.

Ngalam Pinter sendiri berfokus pada sektor pendidikan. Program tersebut mencakup pengembangan talenta muda melalui beasiswa tuntas sekolah dan beasiswa tuntas kuliah, pendidikan gratis dan berkualitas, serta peningkatan sarana dan prasarana pendidikan.

Salah satu program yang mengalami penyesuaian anggaran ialah program seragam gratis. Pada 2025, Pemkot Malang mengalokasikan sekitar Rp6 miliar untuk program tersebut. Namun, pada 2026 anggarannya turun menjadi sekitar Rp1,5 miliar.

Dengan keterbatasan anggaran tersebut, program seragam gratis pada 2026 diprioritaskan bagi siswa baru kelas 1 dan kelas 7 yang berasal dari keluarga prasejahtera.

Penyesuaian anggaran juga terjadi pada program beasiswa pendidikan. Pada 2025, anggaran program beasiswa Pemkot Malang mencapai Rp8,25 miliar. Sementara pada 2026, anggarannya turun menjadi sekitar Rp6,36 miliar.

Sementara itu, Ngalam Tahes merupakan salah satu Dasa Bakti Unggulan Pemkot Malang di sektor kesehatan. Program tersebut mencakup peningkatan pelayanan puskesmas dan RSUD, pemberdayaan posyandu balita, lansia, dan remaja, hingga penyediaan permakanan sehat bagi lansia, ibu hamil, serta balita stunting.

Selain Ngalam Tahes dan Ngalam Pinter, 5 program unggulan Wahyu Hidayat-Ali Muthohirin juga mencakup 1.000 event, seragam gratis, beasiswa pendidikan, penuntasan persoalan banjir dan kemacetan, serta program RT Berkelas dengan bantuan Rp50 juta untuk setiap RT.

Reporter: Santi Wahyu|Editor: Arifin BH