MADIUN (Lentera) — Pemerintah dan DPR RI belum menemukan titik temu terkait biaya penyelenggaraan ibadah haji 2027. Komponen penerbangan menjadi salah satu persoalan utama setelah tarif yang ditawarkan Garuda Indonesia dan Saudia terpaut hingga miliaran rupiah jika dikalikan dengan jumlah jemaah.
Menteri Haji dan Umrah RI Mochamad Irfan Yusuf Hasyim mengatakan pembahasan biaya haji 2027 masih berlangsung melalui Panitia Kerja (Panja) Haji bersama Komisi VIII DPR RI. Hal itu disampaikan Irfan saat membuka kick-off manasik haji nasional sekaligus Expo UMKM Haji dan Umrah 2026 di Stadion Wilis, Kota Madiun, Jumat (25/9/2026).
Menurut Irfan, sejumlah komponen biaya seperti akomodasi hotel dan konsumsi sudah dibahas. Namun, komponen penerbangan masih menjadi pekerjaan rumah karena terdapat perbedaan harga yang cukup signifikan antara dua maskapai yang sebelumnya disiapkan mengangkut jemaah Indonesia.
"Pembiayaan ini mungkin Panja Haji yang terlama. Kita berdiskusi dengan DPR Komisi VIII cukup lama, cukup panjang, karena kalau istilahnya teman-teman di pasar itu bukan harganya naik, tapi harganya berubah semua," kata Irfan.
Untuk penerbangan, pemerintah sebelumnya menyepakati pembagian angkutan jemaah secara proporsional, masing-masing 50 persen antara Garuda Indonesia dan Saudia. Jumlah jemaah haji Indonesia sendiri diperkirakan sekitar 200 ribu orang.
Namun, harga yang ditawarkan kedua maskapai berbeda. Garuda Indonesia menawarkan tarif sekitar Rp38 juta per jemaah, sementara Saudia hampir mencapai Rp42 juta.
"Kita ingin Saudia ikut turun seperti Garuda, tapi mereka tetap bertahan dengan angka itu. Tapi ya, kita akan nilai. Kita nilai seberapa pantaskah harga yang paling pas untuk itu," ujar Irfan.
Pemerintah, kata dia, masih membuka berbagai opsi untuk mendapatkan skema penerbangan yang lebih efisien. Termasuk kemungkinan mengubah kerja sama apabila harga yang ditawarkan dinilai belum sesuai. "Merubah lagi perjanjiannya, memungkinkan kita menggunakan pesawat lain," katanya.
Selain membahas biaya haji, pemerintah mulai mengintensifkan persiapan jemaah melalui kick-off manasik haji nasional yang digelar di Madiun.
Irfan mengatakan manasik tidak sekadar membekali calon jemaah mengenai tata cara pelaksanaan ibadah haji. Pemerintah ingin jemaah memiliki pemahaman dan kemandirian selama berada di Tanah Suci.
"Tujuannya pertama, untuk menyiapkan jemaah haji kita benar-benar paham dengan rukun wajib haji. Kita tidak ingin jemaah haji kita tergantung pada orang lain, tergantung pada KBIH," ujarnya.
Aspek kesehatan juga menjadi perhatian.
Pemerintah menyiapkan pemeriksaan kesehatan calon jemaah sejak lebih awal sehingga kondisi kesehatan dapat diketahui sebelum pelunasan biaya maupun keberangkatan ke Arab Saudi.
Langkah tersebut juga ditujukan untuk menekan angka kematian jemaah Indonesia selama pelaksanaan ibadah haji.
Irfan menyebut sekitar 470 jemaah Indonesia meninggal dunia pada penyelenggaraan haji 2025. Angka itu turun menjadi sekitar 350 jemaah pada 2026.
Namun, pemerintah menilai angka tersebut masih perlu ditekan.
"Angka itu pun belum ideal. Kita berharap nanti pada titik tertentu kita bisa mencapai maksimal 200 jemaah yang meninggal," kata Irfan.
Kick-off manasik haji nasional dan Expo UMKM Haji dan Umrah 2026 di Madiun menjadi bagian dari persiapan awal pemerintah menghadapi penyelenggaraan ibadah haji 2027, yang hingga kini masih menyisakan pembahasan penting terkait struktur biaya, terutama sektor penerbangan. (*)
Repoter : Wiwiet Eko Prasetyo
Editor: Lutfiyu Handi
.jpg)
.jpg)
.jpg)