SURABAYA (Lentera) — Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi mengungkap alasan pergantian 13 kepala perangkat daerah (PD) di lingkungan Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya dalam setahun terakhir.
Menurutnya, pergantian dilakukan setelah evaluasi menunjukkan target kerja yang dijanjikan belum tercapai.
Eri mengatakan, pergantian tersebut bukan didasarkan pada faktor suka atau tidak suka terhadap pejabat yang bersangkutan. Kinerja kepala perangkat daerah, kata dia, harus diukur dari capaian output dan outcome program yang menjadi tanggung jawabnya.
"Karena setiap pekerjaan yang ada di Kota Surabaya, kita pasti lihat output dan outcome. Jadi di Surabaya ada 13 kepala dinas yang sudah berganti dalam waktu satu tahun. Karena bukan suka dan tidak suka, tapi mereka tidak bisa mencapai output dan outcome yang mereka janjikan dalam waktu satu tahun," kata Eri, Rabu (7/10/2026).
Menurutnya, kepala daerah memiliki tanggung jawab memastikan seluruh unsur pemerintahan bergerak sesuai sasaran pembangunan. Ia mengibaratkan kepala daerah sebagai pemimpin orkestra yang harus mampu mengarahkan seluruh elemen agar bekerja secara bersama-sama.
"Kepala daerah itu adalah pemimpin orkestra. Maka sama hari ini, wali kota atau kepala daerah di Kota Surabaya tidak akan pernah ada artinya ketika rakyat Surabaya tidak bersatu padu ikut membangun kotanya sendiri," tuturnya.
Evaluasi terhadap perangkat daerah tersebut, sejalan dengan perubahan pola kerja aparatur sipil negara (ASN) di Surabaya. Pemkot mendorong ASN agar tidak hanya beraktivitas di kantor, tetapi lebih banyak hadir di tengah masyarakat, termasuk melalui pelayanan di balai RW.
"Di Surabaya kita ubah cara bekerja kita. Kami tidak bekerja lagi di kantor, tapi pegawai negeri sipil (PNS) kami dan ASN bekerjanya di balai RW. Kenapa? Karena harus dekat dengan rakyatnya, masyarakatnya, sehingga bekerja di sana. Maka itu yang kita lakukan di Kota Surabaya," jelasnya.
Eri mengatakan, pelayanan publik di Surabaya juga diarahkan berdasarkan siklus kehidupan masyarakat, mulai dari masa kehamilan hingga lanjut usia. Dengan pendekatan tersebut, pemerintah menentukan bentuk pelayanan yang dinilai sesuai dengan kebutuhan warga.
"Pelayanan publik di Surabaya itu kita lakukan mulai masyarakat Surabaya hamil sampai dengan di usia tua. Di situlah kita tentukan pelayanan publik apa yang akan kita lakukan," tuturnya.
Di sisi lain, Pemkot Surabaya melakukan penyederhanaan layanan digital dengan mengurangi jumlah aplikasi yang digunakan pemerintah maupun masyarakat. Ratusan aplikasi disebut dipusatkan menjadi dua platform, yakni KantorKu untuk kebutuhan internal pemerintahan dan WargaKu sebagai kanal masyarakat menyampaikan laporan.
"Di Surabaya tidak boleh lagi ada terlalu banyak aplikasi, tapi ratusan aplikasi diubah menjadi dua. Pertama ada aplikasi yang dikerjakan oleh pemerintah daerah namanya Kantorku, dan aplikasi yang dikerjakan oleh warga Surabaya yang ingin melaporkan namanya WargaKu," ungkapnya.
Eri menambahkan, seluruh kebijakan pemerintah daerah harus tetap mengacu pada tujuan pembangunan nasional. Karena itu, keberhasilan kepala daerah menurutnya tidak cukup hanya dilihat dari banyaknya program yang dijalankan, tetapi juga dari dampaknya terhadap sejumlah indikator pembangunan.
Ia menyebut setidaknya ada tujuh indikator yang menjadi ukuran, yakni penurunan angka kemiskinan, pengangguran terbuka, stunting, serta angka kematian ibu dan anak. Selain itu, pemerintah juga harus mendorong peningkatan indeks pembangunan manusia (IPM), menekan gini rasio, dan meningkatkan pertumbuhan ekonomi.
"Maka apapun yang dilakukan kepala daerah, ketika tujuh ini tidak ada perubahan, maka kepala daerah itu gagal dalam menjalankan tugasnya," pungkasnya. (*)
Reporter: Amanah
Editor: Lutfiyu Handi
.jpg)