Fraksi PDIP Kota Palangka Raya Minta Pemkot Kelola APBD 2027 Secara Transparan, Akuntabel, dan Memprioritaskan Kebutuhan Masyarakat

PALANGKA RAYA (Lentera) -  Juru Bicara Fraksi PDI Perjuangan DPRD Kota Palangka Raya, Dudie B. Sidau, meminta kepada Pemerintah Kota (Pemkot) Palangka Raya agar memastikan pengelolaan APBD 2027 dilakukan secara transparan, akuntabel, dan berorientasi pada kebutuhan prioritas masyarakat.

Menurutnya penggunaan APBD harus tetap transparan serta pertanggungjawaban yang lengkap. Selain itu tidak bisa dinilai hanya dari tercapai atau tidaknya target. "Anggaran belanja harus ditentukan dan ditujukan untuk hal-hal yang menjadi kebutuhan prioritas masyarakat," papar Dudie, Kamis (8/10/2026).

Ia juga mengingatkan Pemkot Palangka Raya agar lebih cermat dalam menentukan program yang dibiayai melalui APBD 2027. Menurut Dudie yang juga duduk sebagai Wakil Ketua II Komisi II DPRD Kota Palangka Raya, belanja daerah perlu diarahkan pada program yang benar-benar menjadi prioritas pemerintah sekaligus menjawab kebutuhan masyarakat.

"Karena itu Fraksi PDI Perjuangan meminta kepada Pemkot Palangka Raya untuk menelaah lebih mendalam hal-hal tersebut," tuturnya.

Dudie menambahkan, pencapaian target pendapatan daerah tidak seharusnya menjadi satu-satunya ukuran dalam melihat kinerja pengelolaan anggaran.

Selebihnya ia mengatakan, Fraksi PDI Perjuangan berharap pengelolaan anggaran tidak hanya berorientasi pada pencapaian angka pendapatan maupun realisasi belanja, lebih dari itu memberikan manfaat yang jelas bagi masyarakat dan pelaksanaannya sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan.

"Semoga catatan ini menjadi perhatian dalam pelaksanaan program dan kebijakan sebagaimana telah disampaikan Pemkot dalam pembahasan APBD 2027, demi meningkatkan kualitas pembangunan daerah," pungkasnya. (*)

Reporter : Novita
Editor: Lutfiyu Handi