Pakar UB Kritik Gaya Komunikasi Bakom RI: Bukan Saatnya Bela Diri di Tengah Krisis Asap Karhutla

MALANG (Lentera) - Pakar komunikasi publik Universitas Brawijaya (UB), Assoc. Prof. Maulina Pia Wulandari, Ph.D. mengkritik gaya komunikasi Kepala Badan Komunikasi Pemerintah (Bakom) RI, Syahganda Nainggolan yang dinilai cenderung defensif di tengah krisis asap kebakaran hutan dan lahan (karhutla).

Menurutnya, pemerintah semestinya mengutamakan empati, keselamatan masyarakat, dan tanggung jawab penanganan, alih-alih menyampaikan argumentasi pembelaan diri, seperti pernyataan yang menyebut hutan Indonesia juga menghasilkan oksigen bagi negara-negara tetangga.

"Persoalannya bukan apakah hutan Indonesia menghasilkan oksigen, melainkan mengapa argumentasi tersebut disampaikan ketika masyarakat sedang mempertanyakan dampak asap terhadap kesehatan dan kehidupan mereka," ujar Pia, Selasa (13/10/2026).

Kontroversi tersebut mencuat ketika kabut asap di Kalimantan mengganggu aktivitas masyarakat, bahkan menyebabkan penutupan sekolah di sejumlah wilayah Malaysia. Dalam kondisi demikian, komunikasi pemerintah seharusnya berorientasi pada kebutuhan masyarakat terdampak, bukan sekadar merespons kritik yang muncul.

Dalam hal ini, Pia mengidentifikasi sedikitnya 5 kegagalan dalam pendekatan komunikasi krisis yang tercermin dari pernyataan Kepala Bakom RI tersebut.

Pertama, kegagalan membangun empati. Dalam komunikasi krisis, empati bukan sekadar ungkapan keprihatinan, melainkan kemampuan menempatkan keselamatan dan penderitaan masyarakat sebagai perhatian utama.

Kedua, menurutnya, kegagalan menentukan prioritas pesan. Di tengah ancaman kabut asap, masyarakat membutuhkan informasi mengenai risiko kesehatan, perkembangan pemadaman, kualitas udara, serta langkah perlindungan yang dapat dilakukan. "Pernyataan mengenai oksigen tidak menjawab kebutuhan mendesak tersebut," tegasnya.

Ketiga, kurangnya kehati-hatian dalam menyampaikan informasi mengenai penyebab kebakaran. Pia mengkritisi pernyataan yang mengaitkan karhutla dengan fenomena alam atau menyebutnya sebagai peristiwa di luar kesalahan manusia apabila tidak disertai dasar investigasi yang jelas.

Ia menjelaskan, musim kemarau, kekeringan, dan kondisi cuaca memang dapat meningkatkan risiko kebakaran. Namun, faktor tersebut perlu dibedakan dari penyebab kebakaran di lokasi tertentu yang harus dibuktikan melalui pemeriksaan.

Keempat, ketidakselarasan pesan antar lembaga pemerintah. Pia menilai, komunikasi KBRI Kuala Lumpur yang menyampaikan empati kepada masyarakat Malaysia sekaligus menjelaskan upaya penanganan menunjukkan pendekatan yang berbeda dari pernyataan Kepala Bakom yang cenderung menonjolkan argumentasi pembelaan.

"Kelima, kurangnya antisipasi terhadap konsekuensi komunikasi. Pernyataan mengenai oksigen tidak meredakan kontroversi, tetapi justru berpotensi memunculkan persoalan reputasi baru ketika krisis asap belum terselesaikan," ungkap Dosen Prodi Doktor Ilmu Komunikasi UB tersebut.

Pesan Antarlembaga Harus Selaras

Lebih lanjut, Pia tidak mengabaikan berbagai upaya pemerintah dalam menangani karhutla. Ia memahami, pemerintah telah melaporkan pengerahan personel serta penggunaan pesawat dan helikopter untuk mendukung operasi penanganan kebakaran.

Terlebih Kementerian Luar Negeri RI juga telah melakukan komunikasi diplomatik dengan Malaysia. Di mana KBRI Kuala Lumpur turut menyampaikan empati kepada masyarakat Malaysia sekaligus menjelaskan langkah penanganan yang dilakukan Indonesia.

Namun, menurut Pia, upaya tersebut perlu didukung komunikasi publik yang konsisten agar pesan antarlembaga tidak saling melemahkan.

Dalam perspektif government public relations, keselarasan pesan merupakan unsur penting dalam menjaga kredibilitas institusi. Bakom RI, kementerian teknis, BNPB, pemerintah daerah, dan perwakilan diplomatik perlu memiliki orientasi komunikasi yang sama, yakni mengakui masalah, melindungi masyarakat, menjelaskan tindakan, dan menunjukkan tanggung jawab.

"Jangan sampai kerja keras ribuan petugas di lapangan kehilangan apresiasi publik karena pernyataan pejabat yang tidak sensitif terhadap konteks krisis," tegasnya.

Lima Langkah Memperbaiki Komunikasi Pemerintah

Untuk memperbaiki komunikasi krisis karhutla, Pia juga menyarankan 5 langkah yang perlu menjadi perhatian pemerintah.

Pertama, mengedepankan empati dengan mengakui dampak karhutla terhadap masyarakat Indonesia maupun negara-negara tetangga, tanpa mengalihkan pembicaraan pada kontribusi atau prestasi pemerintah.

Kedua, menyediakan informasi yang benar-benar dibutuhkan masyarakat, mulai dari perkembangan kualitas udara, wilayah berisiko, langkah perlindungan kesehatan, hingga akses layanan bagi kelompok rentan seperti anak-anak, lansia, dan penderita gangguan pernapasan.

Ketiga, menyampaikan perkembangan penanganan secara transparan. Pemerintah perlu menjelaskan tindakan yang telah dilakukan, hasil yang dicapai, kendala yang dihadapi, serta langkah berikutnya. Informasi mengenai jumlah personel dan peralatan perlu disertai penjelasan mengenai perkembangan penanganan di lapangan.

Keempat, memperkuat koordinasi komunikasi antarlembaga agar masyarakat menerima informasi yang konsisten dan tidak saling bertentangan.

Kelima, membuka ruang bagi masukan masyarakat serta melakukan koreksi apabila pernyataan pemerintah menimbulkan persepsi ketidakpekaan. Keluhan warga, pengalaman tenaga kesehatan, dan kebutuhan relawan di lapangan perlu menjadi pertimbangan dalam menentukan pesan komunikasi berikutnya.

Pia menegaskan, kritik terhadap komunikasi pemerintah bukan berarti pemerintah harus selalu meminta maaf atau menerima setiap tuduhan. Pemerintah tetap memiliki ruang untuk menjelaskan fakta, meluruskan informasi yang keliru, dan menyampaikan upaya yang telah dilakukan.

Namun, menurut Pia, penjelasan tersebut harus disampaikan dengan empati, didukung bukti, dan mempertimbangkan kondisi masyarakat yang terdampak.

"Karena ketika masyarakat membutuhkan perlindungan dan solusi, komunikasi yang kehilangan empati justru berisiko menciptakan krisis kepercayaan baru," pungkasnya.

Reporter: Santi Wahyu/Editor: Ais