JAKARTA (Lentera) - Menteri Koordinator Bidang Pangan, Zulkifli Hasan mengatakan pemerintah mulai memantau sekitar 8.000 Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP) secara serentak, mulai Kamis 15 Oktober untuk mengidentifikasi dan menangani kendala operasional.
Hal itu disampaikan Zulhas, seusai memimpin rapat koordinasi terbatas KDKMP yang dihadiri sejumlah pejabat kementerian, lembaga dan badan usaha milik negara (BUMN).
"Besok tanggal 15 akan ada monitoring serentak," kata Zulhas dalam konferensi pers seusai rapat di Jakarta mengutip Antara, Rabu (14/10/2026).
Ia menjelaskan pemantauan tahap pertama menyasar sekitar 8.000 koperasi, dengan pengecekan yang direncanakan berlangsung selama delapan hari untuk mengetahui kondisi di lapangan dan hambatan yang perlu ditangani.
"Monitoring itu untuk memastikan (contoh, seperti barang) ini sudah ada belum? Kalau belum ada, kenapa? (Jadi, terkait) masalahnya," ujarnya.
Menurutnya, perwakilan kementerian dan para wakil menteri telah mendapat pembagian tugas kunjungan.
Pemantauan di berbagai daerah juga akan melibatkan panglima komando daerah militer (pangdam), gubernur dan bupati.
"Yang akan berkunjung besok itu seluruh kementerian, wakil menteri, kita udah bagi tugas ya. Besok itu yang hadir di rapat di sini ada 100 (KDKMP) lebih akan dikunjungi, besok," tambah Menko.
Pelibatan berbagai pihak itu dimaksudkan agar persoalan yang ditemukan dapat dikoordinasikan dengan instansi terkait sehingga kegiatan usaha koperasi bisa berjalan.
"Agar memastikan koperasi ini bisa berjalan. Karena pasti akan banyak masalah. Akan ada banyak yang yang perlu bantuan semua pihak. Kenapa ini misalnya pupuknya belum sampai? Nah misalnya, itu nanti akan dibantu oleh para bupati, ya, gubernur, semua akan membantu ini agar ini bisa berjalan dengan baik," tandas Zulhas.
Ia mengatakan, permasalahan yang ditemukan di lapangan dapat langsung dikomunikasikan kepada pihak terkait, bergantung pada pejabat yang melakukan kunjungan.
"Bisa langsung telepon, bisa saja. Tergantung yang datang," ungkapnya.
Untuk mendukung pemantauan, Kemenko Bidang Pangan telah membentuk posko yang akan mengawal perkembangan KDKMP selama satu bulan, termasuk mencatat persoalan yang belum terselesaikan.
Staf posko juga akan disiagakan selama 24 jam, untuk memantau perkembangan di daerah dan meneruskan persoalan yang membutuhkan tindak lanjut kepada pejabat terkait.
"Saya tiap sore akan dapat laporan, yang enggak bisa ditembus, saya akan turun tangan," tuturnya.
Menurut Zulhas, pengawalan tersebut diperlukan karena operasional KDKMP melibatkan banyak pihak, mulai dari kementerian, BUMN, pemerintah daerah, hingga camat, kepala desa dan pengurus koperasi.
Ia menambahkan, koperasi masih membutuhkan penguatan dan pendampingan usaha secara bertahap selama sekitar satu hingga dua tahun agar dapat menjalankan kegiatan usahanya secara mandiri.
"Kalau dua tahun sudah bagus, tentu dia akan berjalan dengan sendirinya," imbuhnya.
Editor: Arief Sukaputra
.jpg)