SIDOARJO (Lentera) -Bupati Sidoarjo H Subandi SH MKn meminta persoalan banjir dan jalan rusak di Kecamatan Tulangan menjadi perhatian bersama dan segera ditangani. Selain perbaikan infrastrukturnya, normalisasi saluran dan pembenahan pengelolaan sampah dengan Tempat Pengolahan Sampah Reduce-Reuse-Recycle (TPS3R) juga perlu dilakukan.
Arahan tersebut disampaikan Subandi saat audiensi bersama kepala desa seKecamatan Tulangan di Opsroom Setda Kabupaten Sidoarjo pada Selasa (20/10/2026). Pertemuan tersebut membahas berbagai persoalan di wilayah desa. Dari penanganan banjir, kondisi jalan, pengelolaan sampah, hingga pengembangan Koperasi Desa Merah Putih (KDMP).
“Normalisasi masih berlangsung. Persoalan jalan, KDMP, dan sampah juga perlu menjadi perhatian. Saya berharap kerja sama antardesa dapat berjalan dengan baik,” ujar Subandi.
Kepala Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Sumber Daya Alam (DPU BMSDA) Kabupaten Sidoarjo Muhammad Mahmud menyebutkan, sejumlah titik saluran yang menjadi perhatian dalam penanganan normalisasi di Kecamatan Tulangan. Titik tersebut meliputi Afvoer Gedek di Desa Gelang, Afvoer Anak Sidokare di Desa Modong, serta Afvoer Kedungguling di Desa Singopadu dan Desa Grabagan.
“Penanganan saluran tersebut untuk kelancaran aliran air dan antisipasi potensi banjir. Saya harap kita (DPUBMSDA, Kecamatan, dan Desa) saling berkoordinasi agar penanganan dapat disesuaikan dengan kondisi serta kebutuhan di lapangan,” ujar Mahmud.
Persoalan sampah juga menjadi perhatian. Pembenahan TPS3R diperlukan agar sampah tertangani dengan baik dan tidak menimbulkan persoalan lingkungan di wilayah permukiman.
Camat Tulangan Moch. Andi Sulistiono menyampaikan bahwa secara umum tidak terdapat persoalan yang signifikan di wilayahnya. “Permasalahan di Tulangan, di antaranya jalan rusak dan banjir, yang perlu mendapat perhatian dan penanganan bersama,” ungkap Andi.
Dalam audiensi tersebut, disampaikan pula sejumlah persoalan di tingkat desa. Di antaranya, Desa Gelang belum memiliki KDMP. Di desa-desa lain ada masalah terkait Nomor Induk Berusaha (NIB) dan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL).
Sementara itu, Pj Sekretaris Daerah Kabupaten Sidoarjo Ainur Rahman menjelaskan bahwa Bantuan Keuangan Khusus (BKK) menjadi salah satu bentuk dukungan pemerintah kabupaten untuk membantu pembangunan desa.
“Saya harap BKK ini dapat dimanfaatkan sesuai kebutuhan dan prioritas masing -masing desa,” ucapnya. Menurut Ainur, dukungan tersebut sejalan dengan visi misi pembangunan Kabupaten Sidoarjo. Yakni, Menata Desa dan Membangun Kota Menuju Sidoarjo Metropolitan yang Inklusif dan Berkelanjutan.
Kabupaten Sidoarjo memiliki 346 desa, dengan 22 desa di antaranya berada di Kecamatan Tulangan. “Insya Allah tahun 2027, BKK ini akan mengalami kenaikan menjadi Rp 600juta per desa/kelurahan untuk pemerataan pembangunan desa dan kota,” ungkapnya.
Reporter: Teguh|Editor: Arifin BH
.jpg)