SURABAYA (Lentera) – Wakil Ketua DPRD Jawa Timur, Deni Wicaksono, mendesak Pemerintah Provinsi Jawa Timur mengevaluasi mitigasi kekeringan dan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) 2026 sebagai dasar menyiapkan langkah pencegahan sebelum musim kemarau 2027. Evaluasi diperlukan untuk mengidentifikasi daerah yang mengalami bencana berulang, kebutuhan infrastruktur permanen, serta efektivitas penggunaan anggaran penanggulangan bencana.
Sekretaris DPD PDI Perjuangan Jawa Timur itu menyebut dampak kemarau tahun ini menjadi peringatan bagi pemerintah daerah. Hingga awal Oktober, sekitar 395.438 warga di 24 kabupaten/kota terdampak kekeringan. Sementara itu, sejak Juni hingga awal Oktober terjadi sedikitnya 150 kejadian karhutla di 25 kabupaten/kota dengan luas lahan terbakar mencapai sekitar 9.540 hektare.
“Angka ini terlalu besar untuk dianggap sebagai persoalan musiman biasa. Hampir 400 ribu warga terdampak kekeringan dan lebih dari 9.500 hektare lahan terbakar. Ini harus menjadi alarm. Pemerintah harus bergerak lebih kuat pada mitigasi, jangan menunggu air habis dan hutan terbakar baru seluruh sumber daya dikerahkan,” ungkap Deni, Rabu (21/10/2026).
Deni mengapresiasi langkah Pemprov Jatim dalam penanganan darurat, termasuk distribusi air, water bombing, dan operasi modifikasi cuaca. Namun, menurutnya, langkah tersebut perlu disertai pencegahan terukur. Pemprov Jatim telah menetapkan status siaga darurat kekeringan dan karhutla sejak 26 Mei 2026 sehingga pemetaan wilayah berisiko dan penyiapan intervensi seharusnya dapat dilakukan sebelum kondisi memburuk.
“Status siaga jangan berhenti menjadi status administratif. Harus bisa dilihat apa yang disiapkan sebelum bencana terjadi, berapa desa rawan yang sudah memiliki cadangan air, berapa titik rawan karhutla yang memiliki sekat bakar, bagaimana kesiapan personel dan peralatannya, sampai berapa cepat respons ketika muncul titik api,” tegasnya.
Deni meminta Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa mengonsolidasikan BPBD, Dinas Kehutanan, Dinas PU SDA, Dinas Pertanian, BMKG, serta pemerintah kabupaten/kota untuk menyusun peta risiko kekeringan dan karhutla terpadu hingga tingkat desa. Peta tersebut diharapkan menjadi dasar penentuan prioritas anggaran dan distribusi peralatan.
Untuk wilayah yang berulang kali mengalami kekeringan, pemerintah perlu mempercepat pembangunan sumur dalam, embung, reservoir, jaringan perpipaan, serta perlindungan sumber mata air. Sementara di kawasan rawan karhutla, kesiapan sekat bakar, sumber air, peralatan pemadaman, personel terlatih, sistem deteksi titik api, dan jalur akses menuju kawasan rawan menjadi bagian dari upaya pencegahan.
“Kalau desa yang kekeringan tahun ini ternyata desa yang sama dengan tahun lalu, berarti kita harus bertanya: apa yang sudah diperbaiki selama satu tahun? Jangan sampai masyarakat setiap kemarau hanya berganti jadwal menunggu mobil tangki,” ujarnya.
Menurut Deni, penanganan kekeringan juga berkaitan dengan ketahanan pangan. Berkurangnya sumber air tidak hanya memengaruhi kebutuhan rumah tangga, tetapi juga lahan pertanian dan produksi pangan. Karena itu, pemetaan lahan rawan kekeringan, pompanisasi, sumur produksi, dan pengelolaan irigasi perlu disiapkan sebelum tanaman memasuki kondisi kritis.
Ia juga mengingatkan bahwa karhutla berdampak lebih luas daripada kerusakan akibat api. Kebakaran di kawasan Bromo, Gunung Butak, Gunung Lawu, Gunung Botak, hingga Arjuno-Welirang memperlihatkan risiko ekologis yang dihadapi Jawa Timur. Kebakaran di kawasan Arjuno dan sekitarnya bahkan berdampak pada jaringan air yang digunakan masyarakat.
“Karhutla tidak selesai ketika apinya padam. Hutan punya fungsi menyimpan air dan menjaga mata air. Kalau kawasan hulunya rusak, dampaknya bisa dirasakan masyarakat di bawah selama bertahun-tahun. Karena itu rehabilitasi pascakebakaran harus menjadi bagian dari penanganan,” katanya.
Selain kesiapan teknis, Deni meminta evaluasi terhadap orientasi belanja penanggulangan bencana dalam APBD Jawa Timur. Menurutnya, anggaran perlu memberikan porsi lebih besar pada pencegahan dan pengurangan risiko, sehingga belanja mitigasi menjadi investasi untuk mengurangi dampak sosial dan ekonomi ketika bencana terjadi.“Lebih baik anggaran bekerja sebelum bencana datang. Bangun sumber airnya, rawat hutannya, siapkan peralatannya, latih masyarakatnya. Jangan APBD terus menerus datang ketika persoalannya sudah menjadi keadaan darurat,” ujarnya.
Deni berharap evaluasi mitigasi 2026 dapat menghasilkan ukuran yang jelas untuk persiapan menghadapi kemarau berikutnya. Pemerintah perlu menghitung jumlah daerah yang mengalami kejadian berulang, luas kerusakan, jumlah masyarakat terdampak, biaya respons darurat, serta kebutuhan pembangunan infrastruktur permanen.
“Jangan masuk musim hujan lalu persoalan kemarau dilupakan. Justru ketika hujan mulai datang, pekerjaan membangun ketahanan air harus dimulai. Embung diperbaiki, sumber air direhabilitasi, daerah tangkapan air dipulihkan dan kawasan bekas kebakaran ditanami kembali,” katanya.
Sementara itu, Deni menyampaikan bahwa PDI Perjuangan Jawa Timur telah menggerakkan kader di sejumlah daerah untuk membantu masyarakat terdampak. Di Bojonegoro, sekitar 262 ribu liter air bersih disalurkan ke 52 titik, sedangkan di Gresik sekitar 20 ribu liter didistribusikan kepada masyarakat. Gerakan serupa dilakukan di Nganjuk, Tuban, Trenggalek, Tulungagung, Sampang, Banyuwangi, Bangkalan, Bondowoso, hingga Lamongan.
Untuk penanganan karhutla, kader di Batu membantu kebutuhan logistik petugas Gunung Butak, sedangkan kader di Magetan turut membantu penanganan kebakaran. Menghadapi dampak kebakaran Arjuno, Ringgit, dan Welirang, PDI Perjuangan Jawa Timur menyiapkan 200 relawan dan 20 tangki air.
Meski demikian, Deni menegaskan gerakan partai dan masyarakat sipil tidak dapat menggantikan tanggung jawab pemerintah dalam mitigasi bencana.
“Gotong royong masyarakat dan partai akan terus berjalan. Tetapi pemerintah mempunyai kewenangan, anggaran, data dan perangkat yang jauh lebih besar. Karena itu kami mendorong Ibu Gubernur memimpin langsung konsolidasi mitigasi ini,” katanya.
Ia berharap persiapan menghadapi kemarau 2027 tidak kembali berorientasi pada penanganan darurat setelah bencana terjadi. “Target kita harus jelas: musim kemarau berikutnya jumlah desa yang mengalami krisis air harus turun, luas karhutla harus turun, dan waktu respons harus semakin cepat. Kalau indikatornya tidak berubah dari tahun ke tahun, berarti mitigasi kita belum bekerja,” pungkas Deni. (*)
Reporter: Pradhita
Editor: Lutfiyu Handi
.jpg)