MALANG (Lentera) - Alokasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dinilai perlu lebih berimbang antara pembiayaan program strategis nasional (PSN) dan investasi jangka panjang untuk memenuhi kebutuhan mendasar masyarakat.
Salah satu sektor yang dinilai membutuhkan perhatian lebih besar, adalah ketahanan pangan, terutama melalui penguatan infrastruktur dan modernisasi pertanian.
Pakar Kebijakan Publik Universitas Brawijaya (UB), Andhyka Muttaqin, S.AP., M.PA., mengatakan Indonesia sebagai negara agraris perlu memperkuat sistem produksi pertanian agar tidak terlalu bergantung pada kondisi cuaca.
Salah satunya melalui investasi teknologi pertanian, seperti sensor kelembapan tanah, irigasi otomatis, pertanian presisi, mekanisasi, hingga pengembangan benih unggul yang lebih adaptif terhadap perubahan iklim.
"Cuaca merupakan faktor risiko yang harus diantisipasi melalui kebijakan. Bukan alasan yang terus-menerus digunakan untuk menjelaskan kenaikan harga pangan," ujarnya, dikonfirmasi melalui pesan singkat, Jumat (30/10/2026).
Selain teknologi produksi, pembangunan infrastruktur pengelolaan air juga dinilai penting. Menurut Andhyka, pemerintah perlu memperkuat pembangunan embung, bendungan, jaringan irigasi, dan sistem pompanisasi agar produktivitas pertanian tetap terjaga, baik saat musim kemarau maupun ketika curah hujan tinggi.
Persoalan ketahanan pangan, lanjutnya, juga tidak berhenti pada proses produksi. Keterbatasan fasilitas pasca panen dan lemahnya sistem distribusi turut memengaruhi ketersediaan serta keterjangkauan harga komoditas di tingkat konsumen.
Ia mencontohkan komoditas cabai. Ketika produksi melimpah, petani justru dapat menghadapi penurunan harga jual karena hasil panen tidak mampu disimpan dalam waktu lama. Sebaliknya, saat pasokan berkurang, harga di tingkat konsumen berpotensi melonjak tajam.
Kondisi tersebut menunjukkan pentingnya investasi pada fasilitas penyimpanan dan pengolahan hasil pertanian, seperti cold storage, gudang pangan, serta teknologi pengeringan. Pemerintah juga perlu membangun sistem informasi pangan terintegrasi yang mencakup data produksi, stok, kebutuhan, hingga distribusi antar daerah.
Dalam konteks tersebut, Andhyka menilai keberadaan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP) berpotensi mengambil peran lebih strategis dalam memperkuat rantai pasok pangan.
Koperasi tidak semestinya hanya berfungsi sebagai tempat penjualan kebutuhan pokok, tetapi juga dapat dikembangkan menjadi pusat pengumpulan hasil pertanian, penyimpanan, pengolahan, hingga distribusi komoditas lokal. "Di sinilah sebenarnya KDKMP dapat mengambil peran strategis," jelasnya.
Menurutnya, penguatan fungsi koperasi tersebut dapat membantu meningkatkan posisi tawar petani sekaligus memperpendek rantai distribusi.
Peran pemerintah daerah dan BUMD pangan juga perlu diperkuat melalui pemantauan harga, pengelolaan cadangan pangan daerah, serta kerja sama distribusi antara wilayah surplus dan defisit komoditas.
Dalam hal ini, Andhyka mengingatkan agar pemerintah tidak terlalu berorientasi pada program yang hasilnya mudah terlihat secara fisik dan dipublikasikan, tetapi justru kurang memberikan perhatian terhadap investasi jangka panjang. Padahal, teknologi pertanian, infrastruktur pangan, pengelolaan air, dan mitigasi bencana merupakan aspek penting dalam membangun ketahanan masyarakat.
"Jangan sampai pemerintah sangat kuat membiayai program-program yang terlihat secara fisik dan mudah dipublikasikan, tetapi investasi jangka panjang seperti teknologi pertanian, infrastruktur pangan, pengelolaan air, dan mitigasi bencana belum mendapatkan perhatian yang memadai," tegasnya.
Reporter: Santi Wahyu|Editor: Arifin BH
.jpg)