Surabaya - Kumpulan para driver ojek online (ojol) yang tergabung dalam Driver Ojek Online Tolak Aplikator Nakal (Frontal) Surabaya kembali menggelar demontrasi yang berakhir di depan kantor Gubernur Surabaya, Jawa Timur.
Salah satu tuntutan yang penting adalah terkait legalisasi ojek online terlebih kendaraan roda dua. Sebab hingga kini tidak ada payung hukum yang menaungi para driver ojek online roda dua.
Dalam mediasi yang dilakukan oleh Pemerintah Provinsi Jawa Timur diwakili Dinas Perhubungan Jawa Timur Nyono mengatakan pada dasarnya memang terkait legalisasi ojek online bukan ranah pemerintah provinsi.
“Jadi teman-teman terkait legalisasi ojek online terutama roda dua tidak bisa kami kabulkan. Sebab tida ada landasan utama yang mengaju hal tersebut. Akan tetapi kalau roda empat kami sudah memberi izin total 1115, dengn kategori angkutan sewa khusus,” katanya, Selasa (15/9/2020).
Nyono mengatakan terkait legalisasi roda dua harus konsultasi dulu dengan pemerintah pusat. Ia mengatakan jika memang itu keinginan para driver, pemprov siap membantu dengan cara berkirim surat kepada menteri perhubungan menyampaikan aspirasi dari warga kota Surabaya.
“Saya berpihak kepada anda (ojek online), tapi saya bisa membantu dengan tidak melanggar peraturan. Tidak bisa membuat aturan sendiri. Nanti monggo perwakilan di jakarta terkait legalitas ojol. Nanti kita bikinkan surat untuk dapat difasilitasi. Kita mengeluarkan pergub tidak ada dasarnya yang kena nanti kepala dinas. ” ujarnya.
Semantara itu, Koordinator aksi Tito Achamd mengatakan bahwa kalau memang tidak bisa, sebaiknya di inisiasi dari Jawa Timur.
“Legalitas ojol, sudah dibahas dengan Dishub jatim tahun lalu. Legalitas untuk ojol segera disahkan. Maksud kami menekan untuk pergub. Kita disini menginginkan kejelasan R2. Sebab Kalau ada kecelakaan aplikator diam,” pungkasnya. (ard)
.jpg)
