PALANGKA RAYA (Lenteratoday)-Informasi keberadaan gas elpiji 3 kilogram yang tidak tepat sasaran membuat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Palangkaraya was-was. Mereka meminta supaya Pemerintah Kota (Pemko) melakukan pengawasan dengan serius.
"Pengawasan ini untuk mengatasi tingginya gas bersubsidi di tingkat eceran serta memastikan distribusi gas tiga kilogram ini tepat sasaran,” kata Ketua DPRD Kota Palangka Raya, Sigit K Yunianto.
Untuk itu, Politisi PDI Perjuangan itu meminta pemerintah kota setempat meningkatkan koordinasi dengan Pertamina serta berbagai pihak terkait untuk memastikan gas tiga kilogram itu digunakan masyarakat yang berhak menerima.
Pengawasan ini harus dilakukan dari hulu hingga hilir agar tidak ada kebocoran distribusi yang menyebabkan tingginya harga gas dan kelangkaan barang. Terlebih lagi saat ini masih dilanda pandemi COVID-19 yang berdampak pada sisi ekonomi.
Sementara saat ini sejumlah warga di Kota Palangkaraya mengeluhkan masih tingginya harga elpiji 3 kg atau gas bersubsidi di tingkat pedagang pengecer yang mencapai Rp35.000/tabung.
"Harga elpiji 3 kilogram bersubsidi di warung ini jauh dari harga eceran tertinggi (HET). Sudah dua pekan ini harga mencapai Rp35.000 dari sebelumnya Rp30.000 per tabung. Padahal HET di tingkat pangkalan Rp17.500 per tabung," kata Aini, warga Jalan Jati, Palangka Raya.
Wahidah warga Palangkaraya yang tinggal di Jalan Rajawali juga mengatakan hal yang serupa bahwa harga elpiji di tingkat pengecer jauh dari harga eceran tertinggi yang dikeluarkan pemerintah.
"Memang di pangkalan masih ada yang jual sesuai HET. Namun itu pun kami harus mengantre cukup panjang dan menggunakan foto kopi KTP yang berlaku satu tabung gas," katanya.(adv/*)
.jpg)
