JEMBER (Lenteratoday)- Sejumlah pejabat di Pemkab Jember menolak upaya pemanggilan oleh Bupati Faida karena ditunding melakukan pelanggaran disiplin berdasarkan PP 53 Tahun 2010. Salah seorang pejabat, Widi Prasetyo mengatakan, sebenarnya yang menjadi sumber kegaduhan bukanlah para pejabat, namun justru Bupati Jember itu sendiri.
Panggilan kepada sejumlah pejabat itu rencananya diagendakan Rabu (20/1/2021) sore hari ini. Namun belakangan diketahui bupati juga tidak nampak serius melakukan panggilan karena termyata ada agenda menengok banjir di Kecamatan Tempurejo.
Sejumlah pejabat yang dipanggil untuk diperiksa antara lain Heru Eko S, Arismaya P, dr.Hendro , M. Jamil, Widi Prasetyo, Ruslan Abdul Ghani, Dedy,dan beberapa pejabat lainnya.
"Yang jelas surat pemanggilan tersebut dianggap tidak lazim. Sebab selain tanpa nomor register, surat panggilan pun langsung dikirimkan ke rumah. Baru kali ini panggilan pemeriksaan oleh bupati, padahal aturannya dilakukan oleh Inspektorat," tandas Widi, Rabu (20/1/2021).
Selain itu juga ada kejanggalan yakni, tanggal surat panggilannya tertulis 8 Januari 2021, sedangkan agenda pemeriksaannya tanggal 20 Januari. Selisihnya 12 hari. Dalam tata pemerintahan itu tidak lazim jika ada surat tanpa nomor.
Ditengarai panggilan pemeriksaan tersebut terkait pelaksanaan mosi tidak percaya ratusan ASN dan pejabat teras Pemkab Jember terhadap Bupati Jember Faida yang beberapa kali ini melanggar aturan PP, SE Mendagri maupun himbauan Gubernur Jatim.
Sementara Bupati Faida yang kurang beberapa hari ini lengser juga dikabarkan diberhentikan oleh Mendagri pasca rapat koordinasi gabungan Tim Pemprov Jatim dan Kemendagri. Bupati Faida tidak ada keterangan resmi selama ini terkait karut marut kondisi birokrasi di Pemkab Jember hingga berujung mandeknya APBD 2021 termasuk terabaikannya layanan terhadap masyarakat. (mok)
.jpg)
