JEMBER (Lenteratoday)- Setelah dua tahun hanya memberlakukan Perkada APBD, kini Jember akhirnya punya APBD 2021 yang secara resmi disetujui oleh DPRD Jember bersama Bupati Jember, Senin (5/4/2021) malam. APBD Jember 2021 yang didok (disahkan,red) dalam sidang paripurna tuntas hampir tengah malam ini senilai Rp 4,4 triliun.
Rincian secara umum APBD Jember tahun 2021 terdiri atas Anggaran Belanja sebesar Rp 4,4 triliun, dan Anggaran Pendapatan sebesar Rp 3,6 triliun, serta Pembiayaan sebesar Rp 740 miliar. Sedangkan Anggaran Belanja itu untuk Belanja Operasi sebesar Rp 3,1 triliun, Belanja Modal Rp 703 miliar, Belanja Tidak Terduga Rp 21,1 miliar, dan Belanja Transfer sebesar Rp 552 miliar.
Untuk Pendapatan antara lain berasal dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebesar Rp 716 miliar, Pendapatan Transfer sebesar Rp 2 triliun, dan Pendapatan Lain-Lain yang Sah sebesar Rp 202 miliar.
Kabupaten Jember merupakan kabupaten paling akhir di Jawa Timur yang mensahkan Perda APBD tahun 2021. Perda APBD dibahas secara maraton sejak Selasa (30/3/2021) lalu diawali dengan pembahasan KUA-PPAS, hingga berakhir dengan persetujuan bersama Raperda APBD menjadi Perda APBD Jember tahun 2021 pada Senin (5/4/2021) malam.
Empat pimpinan DPRD Jember yang mewakili 50 anggota dewan, dan Bupati Jember Hendy Siswanto menandatangani persetujuan Perda APBD tersebut.
Sebelum persetujuan, tujuh fraksi di DPRD Jember membacakan pandangan akhir mereka. "Yang jelas tujuh fraksi semuanya menyatakan menyetujui dengan sejumlah catatan yang sudah dibacakan. Persetujuan bersama dan setelahnya, DPRD Jember secara resmi memiliki Perda APBD tahun anggaran 2021," ujar Ketua DPRD Jember M Itqon Syauqi.
Sementara Bupati Jember Hendy Siswanto menyampaikan bahwa dengan disahkannya APBD 2021 ini merupakan wujud kehendah rakyat Jember. "Disahkannya APBD Jember tahun 2021 merupakan bukti sinergi, kolaborasi, dan akselerasi dalam membangun Jember. Kami dannJajaran Pemkab Jember untuk bersungguh-sungguh mengabdi kepada masyarakat," ujar Bupati Hendy.
Kedepan pihaknya optimis akan mewujudkan pembangunan daerah yang inklusif, memberikan pelayanan prima dari sisi sosio kultural dan ekonomi. Informasi yang transparan terkait besarnya pendanaan yang berkorelasi dengan manfaat dan hasil kata dia juga harus secara mudah bisa diakses masyarakat, untuk mewujudkan pemerintahan tidak koruptif.
"Kami juga meminta partisipasi aktif masyarakat. Dan bagi para Pengguna Anggaran dan Kuasa Pengguna Anggaran, mereka harus bekerja secara transparan dan akuntabel," tandasnya. (mok)
.jpg)
