PALANGKA RAYA (Lenteratoday) - DPRD Kota Palangka Raya kembali mengadakan Rapat Paripurna dengan agenda rapat, yaitu penyampaian rekomendasi DPRD atas Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) tahun 2020 untuk menanggapi ulasan dari Walikota Palangka Raya, Fairid Naparin. Rapat dilangsungkan secara virtual pada hari Selasa (13/4/2021).
Rapat Paripurna dipimpin oleh Wakil Ketua II DPRD Kota Palangka Raya, Basirun B. Sahepar, yang digelar di ruang rapat komisi DPRD Kota Palangka Raya. Sebagai juru bicara dewan dalam rapat paripurna tersebut, anggota Komisi A DPRD Kota Palangka Raya, H.M. Khemal Nasery, mengatakan ada 15 rekomendasi yang disampaikan oleh DPRD kepada Pemko Palangka Raya.
"Ada 15 rekomendasi yang disampaikan kepada Pemko Palangka Raya terkait LKPJ tahun 2020, terkait PAD, pembebasabn lahan, ilegal fishing, infrastruktur, dan sebagainya," papar Khemal, Selasa (13/4/2021).
Dari 15 rekomendasi yang disampaikan, antara lain agar pemko menyediakan dana pembebasan lahan di wilayah belakang TPA Km 14 agar dana hibah yang telah diterima dapat segera dialokasikan dan dimanfaatkan. Terkait kebersihan lingkungan, untuk meningkatkan layanan pihaknya menyarankan adanya penambahan armada sampah roda tiga dan depo sampah tertutup.
"Kami juga menyarankan pemko agar mengalokasikan dana yang memadai dan membentuk tim penertiban ilegal fishing karena masih maraknya ilegal fishing yang mengancam biota sungai," tutur Khemal.
Rekomendasi selanjutnya, yaitu mengenai ASN yang memadai dan perlu ditingkatkan secara kualitas dan kuantitas keberadaannya yang diperlukan dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pembinaan masyarakat.
Mengenai penyusunan LKPJ, karena masih terdapat ketidaksinkronan data kinerja OPD maka direkomendasikan agar lebih teliti ke depannya. Untuk Dinas Kesehatan, karena pencapaiannya di tahun 2020 dinilai masih dibawah rata-rata, maka direkomendasikan untuk meningkatkan kinerjanya.
Sementara untuk mewujudkan Smart Environment direkomendasikan agar pembangunan jalan dilakukan secara adil dan merata di seluruh kota.
"Kami juga menyarankan pada saat kerusakan jalan masih kecil segera ditangani agar tidak bertambah parah, pemko harus memperbanyak pekerjaan swasta dan meningkatkan perawatan jalan dengan metode swakelola, ungkap Khemal.
Rekomendasi juga diberikan agar adanya program pemutakhiran data terpadu penerima bantuan sosial pada Dinsos, pengisian kekosongan jabatan pada Disnaker, penyediaan anggaran untuk relawan kebakaran pada Disdamkar, serta penambahan tenaga guru agama dan PJOK pada Dinas Pendidikan.
Kepada BPBD juga direkomendasikan agar terus melakukan upaya pencegahan sebaran Covid-19 dan Karhutla. "Selanjutnya kami merekomendasikan kepada Pemko melalui Disbudparpora untuk meningkatkan terobosan dan inovasi pada pengelolaan objek wisata untuk meningkatkan jumlah pengunjung," pungkas Khemal.
Selain menyampaikan rekomendasi, DPRD juga menyampaikan apresiasinya kepada Walikota dan jajarannya karena sudah mampu melampaui target Pendapatan Daerah dan Pendapatan Asli Daerah (PAD) di tahun 2020. Yaitu target pendapatan daerah sebesar Rp. 1,1 Triliun lebih dan telah tercapai Rp. 1,13 Triliun, atau mencapai 102,12 persen.
Sementara target PAD sebesar Rp. 162 Miliar lebih telah direalisasikan sebesar Rp. 179,3 Miliar lebih atau mencapai 110,8 persen.(adv/*)
.jpg)
