MALANG (Lenteratoday) Pemerintah Kota (Pemkot) Malang meraih predikat terbaik kedua kategori kota Penghargaan Perencanaan Pembangunan Daerah (PPD) Terbaik Kabupaten / Kota Tingkat Provinsi Jawa Timur.
Penghargaan tersebut diserahkan langsung oleh Gubernur Jawa Timur, Khofifah Indar Parawansa kepada Wali Kota Malang, Sutiaji bersamaan dengan pelaksanaan Musrenbang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Jawa Timur Tahun 2022, pada Kamis (15/4)/2021) di Ballroom Hotel Shangri-La Surabaya
Menanggapi capaian ini, Wali Kota Malang Sutiaji menyampaikan bahwa penghargaan tersebut menjadi salah satu motivasi bagi Pemerintah Kota (Pemkot) Malang untuk terus melaksanakan pembangunan yang terarah di wilayah Kota Malang.
"Tentu peran serta berbagai pihak yang selama ini kita kolaborasikan secara pentahelix menjadi wujud sinergitas yang terbangun selama ini," ujarnya.
Sejalan dengan penekanan Gubernur Jawa Timur, tambahnya, Kota Malang juga akan terus melakukan percepatan perluasan digitalisasi di berbagai sistematika pelayanan publik. Termasuk peningkatan transaksi non tunai.
Selain untuk memudahkan, sekaligus menjamin masyarakat agar dapat memperoleh pelayan prima dari pemerintah daerah.
"Tentu ini akan menjadi perhatian tersendiri bagi kami. Meskipun di Kota Malang beberapa pasar dan pusat perbelanjaan telah menerapkan sistem pembayaran non tunai, namun di berbagai bidang lainnya juga akan kita laksanakan sekaligus meningkatkan kesadaran masyarakatnya untuk melakukan sistem non tunai," imbuh orang nomor satu di Kota Malang itu.
Di samping itu, Gubernur Jawa Timur, Khofifah berharap agar forum Musrembang tersebut juga bisa menjadi wadah penyelarasan program kegiatan pembangunan yang direncanakan setiap daerah.
Utamanya dengan tetap mengedepankan prinsip-prinsip yang mendorong tercapainya keserasian, efektifitas dan efisiensi pemanfaatan sumber pendanaan pembangunan daerah.
“Program kegiatan dari kabupaten/kota yang diusulkan ke pemerintah provinsi telah dibahas pada desk Pra Musrenbang Provinsi Jatim. Kami harap RKPD kabupaten/kota dapat berseiring dengan RKPD Provinsi dan RKP pemerintah pusat," tandas dia.
.jpg)
