Surabaya – Banyaknya pohon tinggi yang berada di sekitar jaringan tegangan tinggi milik PLN menjadi masalah tersendiri, terlebih lagi pada saat musim hujan dan angin kencang seperti saat ini. Menyikapi masalah ini, PLN berharap ada Perda di Jatim yang mengatur tentang penanaman pohon di sekitar saluran tegangan tinggi.
Hal itu disampaikan General Manager PLN UID Jatim, Bob Sarilsaat melakukan hearing dengan Komisi D DPRD Jatim, Kamis (16/1/2020). Diamenandaskan, keberadaan pohon tinggi ini bisa membahayakan jika sampaimenyentuh pada kabel tegangan tinggi. Terlebih lagi ketika musim hujan dengankondisi pohon basah. Dia mengatakan, hal ini terjadi di beberapa daerahtermasuk di kota Surabaya,
“Untuk itu kami mohon ada regulasi berupa perda yangmengatur atau melarang menanaman pohon di sekitar aliran listrik tegangantinggi,” katanya.
Menanggapi hal itu, Anggota Komisi D DPRD Jatim Samwil mengatakanpengajuan perda terkait penanaman pohon di sekitar jaringan tegangan tinggi yangbisa membahayakan masyarakat ini membutuhkan pembahasan lebih lanjut. Dia mengatakan,ada beberapa daerah yang mungkin saja menerima, namun ada saja yang tidak ataukontra dengan aturan itu.
“Seperti Surabaya yang sangat berhasrat menanam pohon-pohonsehinga menjadikan hutan kota, maka kita harus bisa duduk bersama antara Pemkotdengan PLN. Jangan sampai Perda digedok, tapi Pemkot dirugikan, terasuk PLN dan pihaklainnya se Jatim,” kata politisi Partai Demokrat ini.
Samwil menandaskan pertemuan antara PLN dan PemerintahKabupaten/kota ini untuk mencari solusi yang sama sama menguntungkan. Ketika pihakdaerah tetap ingin menanam pohon sebagai kawasan hutan kota maka harus adakebijakan yang sama sama menguntungkan. Sebab, langkah PLN ini tidak hanya berdampakpada tubuh PLN sendiri lainkan juga ada keamananmasyarakat.
“PLN takut khawatir terjadi hujan dan pohon nyenggoltegangan tinggi akan membahayakan orang di sekitar pohon, akan berpengaruhkarena tehangan sapai 400 kv,” tandasnya.
Samwil menandaskan sebenarnya ada tiga kepentingan dalampertemuan tersebut yaitu kepentinganprovinsi dalam melindungan masuyarakat yang melakukan aktifitas disekitarjaringan di Kab/kota. Kemudian pentingan aliran listrik PLN dan ketiga adalah kepentingankabupaten/kota menurut Perda asing perdanya daerah. (ufi)
.jpg)
