SIDOARJO (Lenteratoday) - Sebagai respon dari permintaan buruh, Pemerintah Provinsi Jawa Timur menyiapkan 55 posko pengaduan terkait tunjangan hari raya (THR). Posko tersebut tersebar di 38 kabupaten, kemudian juga ada di 16 balai latihan kerja (BLK), dan Kantor Dinas Tenaga Kerja Jawa Timur.
Gubernur Jawa Timur Khofifah Parawansa mengatakan bahwa posko tersebut rencananya akan diluncurkan pada Senin lusa. lebih lanjut dia menandaskan bahwa, posko pengaduan THR ini dihadirkan seiring dengan keluhan dari buruh, pekerja, atau karyawan yang kesulitan dalam pencairan THR.
"Peluncurannya pada Senin pekan depan," kata Khofifah saat buka bersama dengan Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (SPSI) Jawa Timur di salah satu kafe di Sidoarjo.
Terkait dengan pencairan THR, dengan tegas Gubernur yang juga mantan Menteri Sosial ini meminta supaya dilakukan pencairan maksimal pada H-7 Lebaran. "Hal ini dilakukan supaya industri berjalan dengan baik dan kesejahteraan pekerja juga baik," ujarnya.
Lebih lanjut dia menandaskan bahwa terkait dengan THR ini sudah berkoordinasi dengan dan komunikasi intensif dengan Fauzi selaku Ketua SPSI Jawa Timur menjelang pelaksanaan hari buruh atau May Day. "Hal ini sebagai bentuk silahturahmi dan saling memahami tentang suasana dan kondisi yang ada seperti sekarang ini," katanya.
Sementara itu, Ketua SPSI Jawa Timur Ahmad Fauzi mengatakan salah satu yang menjadi tuntutan buruh adalah menolak adanya undang-undang cipta kerja dan juga turunannya. "Saat ini rekan-rekan kami di DPP sedang bersidang di MK. Idealnya harus menunggu hasil keputusan dari MK terkait dengan undang-undang tersebut," ujar dia.
Disinggung aksi turun ke jalan, ia mengatakan kalau akan membahas lebih lanjut, mengingat saat ini ada beberapa masukan seperti kesiapan sekolah dan juga pandemi COVID-19. "Jangan sampai aksi kami akan merugikan berbagai pihak. Apakah nanti kami akan turun ke jalan, kami putuskan pada hari-hari terakhir menjelang pelaksanaan hari buruh," ujarnya. (ufi/ant)
.jpg)
