MADIUN (Lenteratoday) - Serikat Buruh Madiun - Kongres Aliansi Serikat Buruh Indonesia (SBM Kasbi) meminta Posko THR mengawal hingga penyelesaian akhir. Hal ini seiring dengan pembukaan Posko oleh Dinas Tenaga Kerja, Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kota Madiun.
Aries, ketua SBM Kasbi mengatakan bahwa posko THR jangan hanya menerima aduan saja. Namun harus mengawal hingga penyelesaian akhir agar hak-hak buruh terpenuhi.
"Kalau hanya menerima aduan tapi tidak ada tindak lanjut ya percuma. SBM sering menjumpai pekerja dimadiun banyak yg menerima THR tetapi tidak sesuai dengan peraturan," jelas Aries pada Lenteratoday, Selasa (27/04/2021).
Menurut Aries, saat ini banyak perusahaan yang memutus kontrak menjelang lebaran. Hal tersebut sebagai salah satu trik agar perusahaan tidak perlu mengeluarkan THR bagi pekerja.
"Buruh makin lama makin tidak menentu ditambah lagi surat edaran Menaker bahwa THR bagi pekerja bisa dinego. Ini sangat tidak memihak kaum buruh. Belum lagi UMK tahun ini tidak naik. Masa kota kalah sama Pacitan dan Ngawi," tutup Aries.
Sementara itu, Kepala Disnaker KUKM Kota Madiun Agus Mursidi memaparkan bahwa posko THR 2021 telah dibuka sejak 21 April 2021 tersebut sebagai mediator antara perusahaan dan pekerja. Dengan harapan pekerja dapat menerima THR maksimal H-7 lebaran nanti.
"Bagi buruh/pekerja yang telah mengabdi dengan masa kerja di atas 1 tahun mendapatkan THR sebesar 1 kali gaji. THR Harus dibayarkan paling lambat 7 hari sebelum hari raya,’’ ujar Agus.
Menurutnya, pekerja sudah berhak mendapat THR dengan minimal bekerja selama 1 bulan. Namun demikian, Pemerintah memberikan keringanan bagi perusahaan untuk membayarkan THR kepada pekerjanya berdasarkan kesepakatan antara perusahaan dan pekerjanya.
"Jadi, buruh/pekerja, manajemen perusahaan, atau masyarakat umum yang membutuhkan informasi, konsultasi, atau punya masalah terkait THR bisa langsung datang ke Posko THR. Buka posko hingga Lebaran nanti," tandasnya. (Ger)
.jpg)
