Sidoarjo ( Lenteratoday.com ) - Program Universal Health Coverage (UHC) di Sidoarjo mendapat respon yang positif dari masyarakat. Pasalnya, program yang diinisiasi Bupati Gus Muhdlor dan Wabup Subandi ini memberikan kemudahan dalam pelayanan kesehatan.
Selain hanya cukup membawa KTP saja saat berobat ke Puskesmas atau Klinik Faskes swasta yang sudah terdaftar bekerja sama dengan BPJS Kesehatan, dengan program UHC sebanyak 398 ribu warga Sidoarjo pembayaran BPJS Kesehatannya sudah ditanggung Pemkab Sidoarjo.
Sosialisasi UHC oleh BPJS Kesehatan mengundang Ketua Komisi D DPRD, Dhamroni dan dihadiri langsung oleh Bupati Sidoarjo Ahmad Muhdlor dan Wabup Subandi didampingi Kepala Dinas Kesehatan, Kepala Dinas Sosial, Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil dengan peserta sosialisasi menghadirkan Camat, Kepala Puskesmas, Klinik Faskes BPJS dan Forum Kepala Desa tersebut agar informasi tentang program UHC bisa sampai ke masyarakat dan tidak simpang siur. Selasa, (14/6/2021). Di Fave Hotel Sidoarjo.
"Bahwa UHC ini salah satu cara yang ditempuh oleh Pemkab Sidoarjo dan didorong oleh DPRD untuk membantu masyarakat dalam mendapatkan pelayanan BPJS Kesehatan yang sebelumnya tidak tercover karena sebab tidak mampu membayar iuran" jelas Gus Muhdlor.
Warga Sidoarjo dengan adanya UHC ini juga dimudahkan dalam mengakses pelayanan kesehatan di semua Puskesmas dan fasilitas kesehatan (faskes) hanya cukup dengan menunjukkan KTP Sidoarjo.
"Kalau ada peserta BPJS mandiri yang menunggak akan tetap mendapatkan pelayanan kesehatan pada kelas 3 dan langsung tercover UHC," tambahnya.
Menanggapi hal tersebut, untuk memastikan program UHC berjalan optimal, Wabup Subandi akan sidak ke Puskesmas - Puskesmas dan Faskes swasta yang sudah kerjasama dengan BPJS Kesehatan.
Upaya ini dilakukan Subandi agar tidak ada lagi laporan warga Sidoarjo ditolak oleh puskesmas atau faskes saat ingin berobat.
Wakil Bupati Sidoarjo, Subandi meminta kepada kepala Desa/Lurah untuk menjelaskan kepada warganya.Mulai bulan Mei lalu, pemkab Sidoarjo sudah mengucurkan dana 14,5 miliar rupiah untuk pembiayaan selama satu bulan program UHC. Anggaran rencananya akan ditambah lagi untuk cadangan.
"Anggaran yang kita alokasikan besar sekali, kalau tidak optimal yang dirugikan adalah warga Sidoarjo," katanya.
Selain itu Subandi juga menambahkan, bahwasanya Faskes daerah akan langsung ditinjau oleh Bupati dan Wakil Bupati Sidoarjo. Harapannya bahwa progam UHC tersebut bisa berjalan dan dirasakan oleh masyarakat.
"Kita akan sidak ke Puskesmas - Puskesmas untuk mengecek kelancaran pelayanan kesehatan, Puskesmas harus memberikan pelayanan prima, tidak boleh ada penolakan. Mulai hari ini semua warga Sidoarjo sudah bisa menikmati pelayanan kesehatan cukup dengan menunjukkan KTP saja," tegas Subandi. (Ang)
.jpg)
