JAKARTA (Lenteratoday) - Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin mentarget angka kasus stunting pada 2024 akan menurun signifikan. Hal ini disampaikan saat sambutan secara virtual dalam Rapat Koordinasi Nasional yang disiarkan langsung lewat YouTube Sekretariat Wakil Presiden, Senin (23/8/2021).
“Percepatan penurunan stunting di Indonesia telah dan akan terus dilakukan sampai stunting tidak lagi menjadi masalah kesehatan masyarakat di negeri ini,” tuturnya
Pada bidang kesehatan, kata Budi, percepatan penurunan stunting dilaksanakan melalui intervensi spesifik yang ditujukan pada kelompok sasaran meliputi remaja, calon pengantin, ibu hamil, ibu menyusui dan balita.
“Dengan implementasi program yang difokuskan pada penguatan pelayanan kesehatan dan gizi, dilaksanakan secara terstruktur dan berjenjang di semua level pelayanan mulai dari Posyandu hingga rumah sakit, dan diperkuat dukungan pemangku kepentingan terkait,” katanya.
Upaya penguatan terhadap intervensi spesifik itu, kata dia, akan dilaksanakan dengan mengedepankan strategi untuk meningkatkan cakupan hingga 90 persen melalui peningkatan kapasitas sumber daya manusia (SDM), peningkatan kualitas program, penguatan edukasi kesehatan dan gizi, dan penguatan manajemen intervensi di Puskesmas dan Posyandu secara berkelanjutan.
Menurut Budi, kondisi pandemi Covid-19 saat ini juga menambah tantangan di berbagai tatanan, namun berbagai upaya strategis untuk meminimalisasi dampak terus dilakukan dengan penerapan protokol kesehatan.
“Sebagai pemangku kepentingan, mari kita berkontribusi secara maksimal untuk terus menguatkan intervensi spesifik dan sensitif secara terkoordinasi dengan optimisme dan kerja keras bersama untuk mencapai target maksimal,” katanya.
Budi yakin upaya itu akan memberi dampak signifikan terhadap penurunan stunting di Indonesia sebagai bukti keseriusan untuk penyelamatan generasi bangsa.
Kegiatan Rapat Koordinasi Nasional bertajuk “Bergerak Bersama Untuk Percepatan Penurunan Stunting” itu dihadiri sekitar 2.600 peserta dari perwakilan kementerian maupun lembaga, gubernur dari 34 provinsi di Indonesia, pimpinan 12 organisasi pimpinan daerah (OPD) terkait dari masing-masing provinsi. Juga bupati/wali kota serta mitra pemerintah pusat dan daerah.(ant/ist)
