SURABAYA (Lenteratoday) – Minimnya lahan pertanian, Pemkot Surabaya memaksimalkan lahan Bekas Tanah Kas Desa (BTKD) untuk memperkuat ketahanan pangan. Setidaknya ada 18 lahan BTKD yang disulap menjadi lahan pertanian dan ditanami sejumlah tanaman pangan.
"Kami memanfaatkan lahan BTKD untuk menyejahterakan warga sekaligus memperkuat ketahanan pangan di Kota Pahlawan. Kami mendampingi warga Surabaya untuk mengelola lahan BTKD yang ditanami tanaman pangan," kata Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian (DKPP) Kota Surabaya Antiek Sugiharti, dilansir dari Antara, Minggu (23/1/2022).
Lahan BTKD tersebut tersebar di Jambangan, Kelurahan Sumber Rejo, Sambikerep, Lakarsantri, Kelurahan Jeruk RW 03, Persil 12 RW 13 Kelurahan Kebraon, Rusun Warugunung, Kecamatan Wonocolo, Tambak wedi, Bangkingan, Kutisari Indah Utara, Kutisari Indah Utara VIII Dekat Pasar, Pakal Jalan Kauman, Taman Balas Klumprik, Wonocolo 2, Medokan Asri, Wonocolo 3, Medayu Kosaghra Rungkut.
Antiek menjelaskan dari 18 lahan BTKD itu, ada enam lahan yang dikelola langsung oleh kelompok warga dan intens mendampingi mulai awal hingga akhir. Enam BTKD itu diantara yang di Kutisari, Wonocolo, dan Medokan Asri Kosaghara dan tiga BTKD lainnya.
Antiek memastikan bahwa di lahan-lahan BTKD itu ditanami tanaman pangan seperti ketela pohon dan tanaman pangan lainnya, termasuk pula tanaman hortikultura seperti sayur, tomat, terong, cabe dan tanaman hortikultura lainnya. Bahkan, lanjut dia, beberapa di antaranya sudah panen seperti beberapa hari telah panen jagung dan cabai.
Selain itu, lahan BTKD juga ada yang digunakan untuk budidaya ikan dan sudah sempat panen lele. "Kami panen lele di Kelurahan Jambangan. Kebetulan di tempat itu, pihak kelurahan berkolaborasi dengan berbagai pihak untuk melakukan budidaya ikan lele. Kami panen ikan sekitar 1 kwintal di Kelurahan Jambangan," ujarnya.
Hasil panen ikan lele itu dibagikan kepada warga berpenghasilan rendah (MBR), lansia, dan keluarga yang memiliki anak stunting. Selain itu, sebagian lagi dijual untuk tambahan para petani, karena pengelolaannya kelompok tani satu padu. "Jadi, kami terus mendorong warga untuk ikut serta memaksimalkan lahan BTKD demi penguatan ketahanan pangan," katanya.
Dalam pembukaan lahan BTKD itu, DKPP selalu melibatkan lurah, camat, LPMK dan juga masyarakat. Bahkan, ketika melakukan penanaman pihaknya juga melibatkan masyarakat, sehingga perlahan mereka banyak yang tertarik untuk mengelola lahan BTKD itu.
"Makanya, beberapa lahan BTKD milik pemkot yang mengelola adalah warga. Benih dan pupuknya dari kami, tapi yang mengelola adalah warga. Kami hanya melakukan pendampingan dan pengecekan secara berkala. Namun, banyak pula lahan BTKD yang masih kita kelola, dan hasil panennya kita bagikan gratis kepada warga sekitar," ujarnya. (*)
Sumber : Antara
Editor : Lutfiyu Handi
.jpg)
