JAKARTA (Lenteratoday) - Wakil Ketua Komisi I DPR RI Dr. Abdul Kharis Almasyari meminta Kementrian Luar Negeri RI (Kemenlu) untuk bergerak cepat melindungi para warga negara Indonesia (WNI) yang tinggal di Ukrania. Mereka diminta berkumpul di Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI) Kyiv dan bila perlu akan segera dievakuasi ke negara yang terdekat dan tempat aman.
"Eskalasi di Ukrania begitu cepat dan rentan terjadi banyak korban, karena dari data KBRI Kyiv ada 138 WNI yang harus dilakukan langkah cepat melakukan pengamanan hingga bila diperlukan evakuasi sementara ke negara yang terdekat dan aman," jelas Kharis dalam keterangannya kepada media, Jumat (25/2/2022).
Membaca eskalasi yang cepat dan besar di Ukrania, Anggota DPR asal Solo ini menilai bahwa Indonesia memiliki hubungan kedekatan baik dengan Ukrania dan Rusia.
Kedekatan tersebut terbentuk baik kaitannya dengan hubungan negara sahabat, perdagangan hingga investasi, karena itu berdasarkan amanah konstitusi, Indonesia dapat berperan aktif dalam perdamaian dunia dengan mendorong semua pihak untuk menahan diri dan kembali ke meja perundingan.
"Sesuai amanah konstitusi, kita diminta berperan aktif menciptakan perdamaian dunia, karena itu saya meminta agar Kementerian Luar Negeri RI terus mendorong Rusia dan Ukraina untuk menggunakan cara-cara damai dalam menyelesaikan konflik,'' katanya.
“Selain melakukan kontak langsung dengan Rusia, Indonesia juga dapat menyampaikan pendapat kepada negara sahabat dalam forum internasional seperti dalam pertemuan Majelis Umum PBB agar Rusia dan Ukraina segera menyudahi konflik bersenjata ini sebelum jatuh lebih banyak korban," ujar Kharis.
Selain itu, politisi dari Fraksi PKS ini juga mendukung sikap Kemenlu RI agar Rusia mentaati hukum Internasional dan Piagam PBB mengenai integritas teritorial wilayah suatu negara, serta mengecam setiap tindakan yang nyata-nyata merupakan pelanggaran wilayah teritorial dan kedaulatan suatu negara.
"Jadi, DPR dalam berbagai kesempatan selalu mendukung sikap politik luar negeri Kemenlu RI agar setiap negara menekankan penghormatan atas wilayah integral satu negara dan penerapan hukum internasional," tutup Kharis.
Reporter : Ashar | Editor : Endang Pergiwati
