JAKARTA (Lenteratoday) - Ketua DPRD DKI Jakarta Prasetyo Edi Marsudi tetap bertekad melanjutkan paripurna interpelasi Formula E yang sempat ditunda karena tak penuhi kuorum. Prasetyo menegaskan, anggota dewan ingin menelaah secara detail kegunaan anggaran Rp 560 miliar yang bersumber dari APBD DKI untuk commitment fee.
"Sejak lama saya telah mengatakan bahwa interpelasi merupakan hak bertanya legislator pada kebijakan kepala daerah yang berdampak luas di tengah masyarakat. Dalam hal ini kami di DPRD DKI Jakarta hanya ingin mengetahui mengenai kucuran APBD senilai Rp 560 miliar untuk pembayaran commitment fee kepada Formula E Operation (FEO)," kata Prasetyo melalui instagramnya, @prasetyoedimarsudi, Jumat (8/4/2022).
Politikus PDI Perjuangan itu menyatakan, dirinya selalu patuh terhadap aturan yang berlaku. Tak terkecuali, saat menentukan layak atau tidaknya paripurna interpelasi Formula E pada 28 September lalu.
Hasilnya, lanjutnya, Badan Kehormatan tak menemukan pelanggaran kode etik seperti tudingan fraksi penolak interpelasi Formula E.
"Mengingat Badan Kehormatan (BK) telah mengeluarkan putusan bahwa saya tidak terbukti melanggar tata tertib dan kode etik DPRD dalam menggulirkan hak interpelasi, maka saya akan kembali menjalankan fungsi pengawasan saya dalam penyelenggaraan balap mobil listrik tersebut," tegasnya.
Sebelumnya, Fraksi PDI Perjuangan mendesak pimpinan DPRD DKI Jakarta segera menjadwalkan kembali interpelasi Formula E. PDI Perjuangan menegaskan paripurna interpelasi beberapa waktu lalu hanya ditunda usai dinyatakan tidak kuorum.
"Jadi kita ingin menjadwalkan kembali, paripurna yang tertunda akibat tidak kuorum dalam pembahasan paripurna tempo hari," kata Ketua Fraksi PDI Perjuangan DPRD DKI Jakarta Gembong Warsono, Jumat (8/4).
Reporter : Hisky Darmayana | Editor : Endang Pergiwati
.jpg)
