JAKARTA (Lenteratoday) -Polda Metro Jaya menyaring elemen masyarakat dan mahasiswa yang hendak melakukan demonstrasi di kawasan DPR/MPR/DPD RI dan Monumen Nasional (Monas) untuk mengantisipasi penyusupan.
"Kegiatan filterisasi ini tujuannya menghindari penyusupan dari orang lain yang bukan merupakan kelompok atau elemen yang akan melakukan unjuk rasa," kata Kepala Bidang Humas Polda Metro Jaya Komisaris Besar Polisi Endra Zulpan di Monas, Jakarta, Kamis.
Dia menjelaskan, ada tujuh elemen masyarakat dari buruh dan mahasiswa yang sudah memberikan pemberitahuan terkait demonstrasi.
Apabila ada massa di luar tujuh elemen itu, pihaknya akan mencegah pergerakannya untuk ikut bergabung dengan elemen masyarakat yang sudah melakukan pemberitahuan kepada polisi.
Sedangkan kepada elemen masyarakat yang sudah memberikan pemberitahuan kepada aparat, pihaknya akan memberikan pengawalan dan pendampingan dari titik kumpul hingga ke lokasi unjuk rasa.
Adapun lokasi unjuk rasa di Jakarta difokuskan di sekitar DPR/MPR/DPD RI dan kawasan Patung Kuda-Monas, Jakarta Pusat.
Identitas
Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Endra Zulpan mengimbau masyarakat yang tak memiliki izin untuk tidak ikut demo.
Dia menyampaikan kelompok yang sudah mengantongi izin dari polisi yakni mahasiswa dan buruh.
"Kepada mereka yang tidak melayangkan pemberitahuan kami harap tidak ikut bergabung kegiatan aksi hari ini agar tidak menjadi persoalan bagi kelompok yang lain yang hari ini yang sudah melayangkan pemberitahuan," kata Zulpan.
Pihaknya juga akan melakukan filterisasi untuk mencegah adanya penyusup pada aksi demo hari ini. Dia juga mengatakan aparat gabungan telah dikerahkan untuk mengamankan aksi demo.
Ada sekitar 9.915 aparat gabungan yang terdiri dari TNI, Polri, Kodam Jaya, dan Satpol PP.
Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Indoneia (BEM UI) dan mahasiswa yang tergabung dalam aliansi Mahasiwa Indonesia (AMI) diketahui akan menggelar aksi demonstrasi di sekitar Gedung DPR/MPR dan Patung Kuda, Jakarta Pusat.
Mereka memiliki tujuh tuntutan kepada Presiden Joko Widodo, antara lain menolak wacana perpanjangan jabatan, mengatasi ketimpangan ekonomo dan turunkan harga barang kebutuhan pokok, menindak tegas tindakan represif terhadap masyarakat sipil, mewujudkan pendidikan ilmiah, gratis, dan demokratis, mengesahkan RUU pro rakyat dan tolak RUU pro oligarki, mewujudkan reforma agraria sejati, serta menuntaskan seluruh pelanggaran HAM (*)
Sumber: Antara/Bisnis|Editor: Arifin BH
.jpg)
