JAKARTA (Lenteratoday)- Menurut The United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization (UNESCO) pemerintah Indonesia tidak perlu membatasi kunjungan ke Candi Borobudur. Melainkan memperkuat manajemen situs.
"Kami tidak mengatakan untuk mengurangi (jumlah pengunjung), tapi mengatur dan mengawasi bagaimana pelaksanaanya. Ini cara pandang yang berbeda untuk mengatur jumlah pengunjung yang datang," kata Director UNESCO Office Jakarta Mohamed Djelid dikutip Kamis (18/6/2022). Untuk diketahui Presiden Jerman Frank-Walter SteinmeierUNESCO mengunjungi Balai Konservasi Borobudur, Jumat (17/6/2022).
Seperti diketahui, pemerintah berencana menerapkan kuota sebanak 1.200 orang per hari untuk naik ke Candi Borobudur. Kebijakan tersebut menjadi salah satu upaya pelestarian bangunan bersejarah itu.
"Idenya adalah tidak untuk menghentikan kunjungan. Sebaliknya kami mengundang orang untuk datang dan menikmati, tapi kita juga penting melindungi situs," kata dia menambahkan.
Menurut dia, para pengunjung perlu mendapat kesempatan untuk menikmati keberadaan warisan budaya dunia itu. Pihaknya tidak menyarankan pembatasan melainkan lebih sepakat dengan adanya manajemen situs.
"Kami tidak pernah berbicara tentang pembatasan, kami berbicara tentang manajemen situs. Bagaimana mengatur situs dan semua orang (yang datang) bisa menikmatinya. Kami tahu ini tidak mudah, tapi ini akan mendatangkan keuntungan untuk Indonesia dan komunitas sekitar. Ini sama seperti apa yang akan kamu lakukan pada rumah atau apartemenmu. Kamu harus mengatur orang yang datang ke apartemenmu," ujar dia.
Selain bisa dinikmati oleh para pengunjung, lanjutnya, pihaknya berharap Borobudur juga bisa memberi manfaat bagi warga yang berada di sekitar candi. Dia menyebut masyarakat menjadi bagian dari bangunan kuno bersejarah itu.
"Kemudian situs ini juga harus memberikan keuntungan untuk komunitas (warga) di sekitar Candi Borobudur. Komunitas menjadi bagian dari situs, menjadi bagian dari monumen. Mereka yang hidup dan menghidupi monumen," katanya.
Meski demikian, dia menegaskan apa yang disampaikan merupakan sebuah saran. Sedangkan keputusannya berada di tangan pemerintah Indonesia."Ini sepenuhnya menjadi otoritas negara Indonesia. UNESCO hanya memberikan masukan untuk membantu, bukan untuk mengambil keputusan (intervensi) tentang situs," kata dia.(*)
Reporter:Dony,rls | Editor: Widyawati
.jpg)
