PALANGKA RAYA (Lenteratoday) - Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di pemerintahan Kota Palangka Raya diminta untuk meningkatkan kinerja demi mengoptimalkan persentase pelaporan Monitoring Control for Prevention (MCP) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
Terkait hal ini, Walikota Palangka Raya, Fairid Naparin, mengatakan KPK mempunyai tugas untuk melakukan tindakan pidana terhadap kasus korupsi, namun juga berperan dan berwenang untuk mencegah terjadinya praktik korupsi di lingkungan pemerintahan.
"Sebagai Walikota Palangka Raya, saya mendorong seluruh jajaran perangkat daerah semakin mengintensifkan kinerja agar persentase pelaporan MCP KPK maksimal," papar Fairid, Rabu (12/10/2022).
Sementara itu orang nomor satu di Kota Palangka Raya ini mengutarakan jika Kota Palangka Raya merupakan salah satu wilayah pendampingan KPK terkait perbaikan tata kelola pemerintah daerah. Tujuan dari pendampingan ini yaitu untuk mencegah terjadinya praktik korupsi dan meningkatkan performa kerja. Hasil yang diharapkan yaitu optimalnya pendapatan daerah dan menyelamatkan keuangan serta aset daerah.
"MCP merupakan salah satu gambaran kinerja pemerintah daerah melalui OPD masing- masing rangka mencegah terjadinya korupsi di delapan area intervensi," ungkapnya.
Selanjutnya Fairid menambahkan, intervensi tersebut terdiri dari perencanaan dan penganggaran APBD, pengadaan barang dan jasa, perizinan, kapabilitas aparat pengawasan intern pemerintah, manajemen ASN, optimalisasi pajak daerah, manajemen aset daerah dan tata kelola dana desa/kelurahan.
"Saya berharap rekan- rekan OPD bisa merencanakan target capai dan perbaikan kedepannya, jangan ada pengaruh maupun tekanan dari pihak manapun," pungkasnya.
Reporter : Novita | Editor : Endang Pergiwati
