SURABAYA (Lenteratoday) - Provinsi Jatim menerima Alokasi Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) dan buku alokasi Transfer Kas Daerah (TKD) tahun 2023 dari Pemerintah Pusat senilai Rp 141,84 triliun. DIPA dan TKD tersebut langsung diserahkan ke instansi vertikal, bupati/walikota serta OPD di lingkungan Pemprov Jatim.
Penyerahan dilakukan langsung oleh Gubernur alokasi DIPA dan TKD untuk Provinsi Jatim ini diserahkan langsung oleh Gubernur Jatim, Khofifah Indar Parawansa, didampingi Kepala Kanwil Ditjen Perbendaharaan Jawa Timur, Taukhid, di Gedung Negara Grahadi Surabaya, Kamis (15/12/2022).
Rinciannya, buku alokasi TKD sebesar Rp 77,76 triliun yang terdiri TKD non dana desa Rp 69,783 triliun dan dana desa Rp 7,972 triliun. Sementara DIPA belanja kementerian/ lembaga tahun 2023 dialokasikan sebesar Rp 44,05 triliun yang terdiri dari kantor pusat Rp 7,735 triliun, kantor daerah Rp 35,693 triliun, dekonsentrasi Rp 88,346 milyar dan tugas pembantuan sebesar Rp 535,203 miliar.
Dibandingkan tahun ini, perolehan DIPA dan TKD Jatim mengalami kenaikan sebesar 3,09 persen. Sedangkan khusus terhadap alokasi TKD mengalami kenaikan sebesar 3,6 persen di Tahun 2023 atau Rp 2,7 triliun.
Gubernur Khofifah meminta kepada para penerima DIPA dan TKD agar cepat melakukan mandat tersebut serta menjaga akuntabilitas, kehati-hatian, dan transparansi dalam pelaksanaan APBN maupun APBD sesuai program.
“Mandat utamanya pencairan anggaran ini harus sat-set dan cepat dilakukan. Yang terpenting adalah menjaga mandat ini dengan baik. Tentunya sesuai asumsi dasar ekonomi makro 2023 seperti pertumbuhan ekonomi, iflasi, nilai tukar rupiah, dll, tentunya belanja negara ini diarahkan untuk mendukung pemulihan ekonomi dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat,” katanya.
Dalam kesempatan itu, beberapa perwakilan satuan kerja di Provinsi Jatim penerima DIPA antara lain Kodam V Brawijaya, Polda Jawa Timur, Koarmada II, BPS Jatim, Perwakilan BPK Jatim, dan UINSA. Sedangkan, buku alokasi TKD Tahun 2023 diserahkan kepada Sekdaprov Jatim Adhy Karyono dan 38 Bupati/Walikota di Jatim atau yang mewakili.
Khofifah mengatakan, baik bupati/walikota, instansi vertikal maupun OPD di Jatim agar selalu memperkuat sinergi dan kolaborasi. Hal ini penting untuk memberikan signifikansi terhadap produktivitas masyarakat yang tujuannya adalah percepatan peningkatan kualitas SDM dan percepatan peningkatan kesejahteraan masyarakat.
“Dan salah satu tujuan utamanya adalah bagaimana kita bisa meningkatkan kesejahteraan masyarakat, salah satunya melalui program-program perlindungan sosial,” katanya.
Untuk itu ia juga meminta kepada para Bupati/Walikota untuk bisa mengecek kembali program-program perlindungan sosialnya. Yakni seberapa besar program tersebut sudah berkontribusi pada proses perwujudan kesejahteraan sekaligus penurunan kemiskinan. Terutama bagi daerah-daerah yang ada kemiskinan ekstrem. “Amanat kepada kita semua, mandat kepada kita semua, tanggung jawab kepada kita semua ini mudah-mudahan diberikan kemudahan oleh Allah SWT,” katanya.
Sementara itu, Kepala Kanwil Ditjen Perbendaharaan Jawa Timur, Taukhid, mengatakan APBN tahun 2023 sebesar Rp 3.061,17 triliun yang terdiri dari belanja transfer ke daerah dan dana desa sebesar Rp 814,72 triliun (26,61%), belanja kementerian negara/lembaga Rp 1.000,84 Triliun (32,70%) serta belanja non kementerian negara/lembaga Rp 1.245,61 Triliun (40,69%).
Pembangunan dan kesejahteraan masyarakat di Jatim dialokasikan minimal Rp 121,81 triliun (6,71% ) hingga Rp 141,84 triliun (4,63%). “APBN 2023 ditetapkan dalam situasi yang sebagian orang mengatakan banyak ketidakpastian. Tapi kami dari pemerintah dan kementerian keuangan selaku otoritas fiskal dengan tegas mengatakan InsyaAllah kita memiliki kepastian sesuai kesepakatan antara parlemen dan juga pemerintah,” katanya.
“Bahwa APBN dirancang untuk menubuhkan ekonomi hingga 5,3%. Ini merupakan pertumbuhan yang relatif stabil dan dikatakan lebih baik dibandingkan dengan situasi sebelum pandemi covid 19 sejak awal 2020,” imbuhnya.
Selanjutnya, telah ditetapkan pokok-pokok kebijakan Belanja Negara Tahun 2023 yang diarahkan untuk mendukung pemulihan ekonomi dan meningkatkan kesejahteraan rakyat. Yakni melalui, pertama, belanja pendidikan dan kesehatan untuk membangun SDM yang unggul dan produktif.
Kedua, untuk penyelesaian proyek strategis nasional termasuk ibukota negara baru nusantara dan penguatan hilirisasi industri dan pengembangan ekonomi hijau untuk mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkesinambungan.
Ketiga, untuk menjaga dan memperkuat jaringan pengaman sosial terutama bagi masyarakat miskin dan rentan, menurunkan kemiskinan ekstrem dan mengurangi kesenjangan.
“Keempat untuk meningkatkan kinerja pemerintah daerah dalam perbaikan layanan kepada masyarakat dan memajukan perekonomian di daerah. Dan yang kelima mendukung reformasi birokrasi penyederhanaan regulasi dan mendukung persiapan Pemilu tahun 2024,” katanya.
Dalam kesempatan ini turut dilakukan penyerahan beberapa penghargaan. Yakni Penyerahan Penghargaan Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Terbaik Satker Vertikal yang terdiri dari Satker dengan Pagu Besar di atas 6M IKPA, Satker dengan Pagu Sedang 2,4M – 6M IKPA, Satker dengan Pagu Kecil di bawah 2,4M IKPA, Penyerahan Penghargaan IKPA Terbaik Satker Dekon/TP. Serta penghargaan untuk Perangkat Daerah (PD) Pengelola Anggaran Tugas Pembantuan Tingkat Kab/Kota.
Selanjutnya turut diserahkan penghargaan Desa Berpredikat Prospektif Good Governance Pengelolaan Keuangan Dana Desa Tahun 2022 di Kab/Kota yakni Desa Sumbermulyo, Kec. Jogoroto, Kab. Jombang, Desa Karang Jati, Kec. Lumbang, Kab. Pasuruan, dan Desa Pakel, Kec. Montong, Kab. Tuban.
Penghargaan bagi Pemda Terbaik Kinerja Penyaluran Dana Desa Tahun 2022 yakni Kab. Madiun, Kab. Tulungagung, dan Kab. Pacitan. Penghargaan Pemda Terbaik Kinerja Pengelolaan Kredit Program/KUR Kab. Sidoarjo, Kota Mojokerto, dan Kab. Gresik.
Penghargaan bagi Lembaga Keuangan Bank Terbaik Kinerja Penyaluran Kredit Program/KUR Bank Jatim, Bank Rakyat Indonesia, dan Bank Negara Indonesia. Kemudin Pemda Terbaik Kinerja Penyaluran DAK Fisik, Kota Blitar, Kab. Bangkalan dan Kota Madiun. (*)
Reporter : Lutfi | Editor : Lutfiyu Handi
