Surabaya - Terjangan gelombang pandemi virus corona (Covid-19) tidak menyurutkan optimisme Provinsi Jatim untuk mendapatkan Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari BPK RI. Optimisme ini didasari dengan laporan keuangan atau administrasi sesuai dengan aturan alias tidak ada yang menyimpang.
Wakil Ketua DPRD Jatim, Achmad Iskandar melihat kinerja Pemprov Jatim sudah sesuai rel yang ada. Disatu, keuangan Jatim juga dibayangi turunnya PAD sebesar Rp6 triliun di tengah endemi virus covid-19. Meski demikian dia juga sangat optimisme jika Pemprov Jatim akan meraih opini WTP seperti tahun sebelumnya.
"Saya optimis Pemprov Jatim akan meraih WTP setelah ada penilaian dari BPK RI sekitar bulan Juni 2020. Artinya wabah corona tidak bisa dibuat alasan Pemprov Jatim tidak meraih opini WTP,"tegas politisi asal Partai Demokrat, Senin (6/5/2020).
Ditambahkanya, hasil perhitungan administrasi oleh BPK RI nantinya akan meninggalkan Silpa (sisa lebih perhitungan anggaran). Nah, dari Silpa nantinya akan dimasukan ke APBD 2020 sebagai tamvahan karena berkurangnya anggaran untuk membantu ekonomi masyarakat Jatim.
"Kami berharap dari Silpa ini bisa menutupi anggaran di APBD 2020 yang berkurang sekitar Rp6 triliun untuk membantu masyarakat secara ekonomi di wabah coron ini,"papar pria asli Sunenep ini. (ufi)
.jpg)
