SURABAYA (Lenteratoday) – Anggota Komisi C DPRD Jatim, Agung Supriyanto, mengharapkan di awal tahun 2023 Bank Perkreditan Rakyat (BPR) bisa lebih optimal dalam menjadi stimulus perekonomian khususnya bagi masyarakat bawah. Selain itu juga mampu penguatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Provinsi Jatim.
“Bahwa bank itu di samping sebagai stimulus perekonomian, terutama adalah di segmen bawah dan UMKM-UMKM, tapi juga sisi yang lain, yakni ingin bagaimana pendapatan asli daerah itu bisa dimaksimalkan. Dan Alhamdulillah,” katanya di ruang paripurna DPRD Jatim, Senin (16/1/2023).
Lebih lanjut dia berharap pada kuartal pertama tahun ini, BPR bisa mengoptimalkan seluruh aset yang dimiliki untuk disalurkan kepada masyarakat. Sebab dengan mengotimalkan penyaluran kredit terutama berbasis UMKM maka secara otomatis akan mampu mengangkat perekonomian di Jawa Timur. Terlebih lagi penyangga perekonomian di Jawa Timur adalah UMKM.
Agung mengatakan bahwa sisi yang lain apabila difusion rasio atau nilai kredit diberikan bisa maksimal, maka pendapatan bank tersebut juga akan meningkat. “Kalau pendapatan bank meningkat, secara otomatis hasil dividen untuk pendapatan asli daerah ini bisa bertambah, dan kalau pendapatan asli daerah bertambah, otomatis nanti kemampuan distribusi berkaitan dengan anggaran di masyarakat juga akan bertambah,” lanjutnya.
Dia menandaskan bahwa dorongan pada Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) Jatim khususnya bank, Komisi C telah melakukan dalam kunjungan kerja diantaranya ke dua cabang BPR di Probolinggo dan Lumajang beberapa hari yang lalu.
Dalam kunjungan tersebut Agung juga meninggung masalah Non Performing Loan (NPL) yang dialami oleh BPR di Probolinggo dan Lumajang. Diketahui bahwa NPL mencapai 6,5 persen lebih. Berarti bank BPR ini belum dikatakan sehat.
“Kenapa belum dikatakan sehat, karena masih di atas ambang batas, ada kurang lebih 6,5% itu masih ngendap di masyarakat. Idealnya kan maksimal adalah 5% sehingga kita perlu memperhatikan ke tingkat serius. Yang kedua menyangkut masalah aset. Selama ini pengolahan aset masih belum maksimal. Sehingga pendapatan PAD juga tidak terlalu besar,” paparnya.
Menurut Agung, kebanyakan masyarakat menyimpan uangnya ke bank dalam bentuk Deposito. Padahal Deposito tersebut bunganya tinggi. Kalau tinggi tentu kan pendapatan dari BPR sendiri harus lebih tinggi.
“Oleh sebab itu kita juga men-support agar pemerintah daerah ini juga menambah modal dari bank tersebut. Komisi C sangat tertarik dan menjadi perhatian, karena 80-85%, kredit yang diberikan bukan untuk konsumtif, tapi untuk modal. Secara otomatis akan berdampak pada peningkatan dan pengembangan ekonomi daerah jadi bertambah.
Kita harapkan ke depan, yang utama adalah tingkat pengawasan dari terutama di pihak komisaris itu lebih dimaksimalkan. Agar membentuk laporan setiap triwulan, itu kan kayak direksi sebagai eksekuting yang ada di bank itu kan punya kewajiban untuk menyampaikan laporan atas kinerjanya,” sebutnya.
“Harapan kami laporan kinerja itu betul-betul dilakukan komisaris sebagai instrumen untuk mengawasi bank itu. Kemampuan tingkat pengawasan yang lebih maksimal sehingga betul-betul menghasilkan bank yang sehat dan bisa dipertanggung jawabkan,” pungkasnya. (*)
Reporter : Lutfi | Editor : Lutfiyu Handi
.jpg)
