JAKARTA (Lenteratoday) – Untuk membangun sinergitas antara Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI dengan daerah khususnya Provinsi Jawa Timur, Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda) DPRD Jawa Timur melakukan kunjungan ke DPD RI di Jakarta, Kamis (26/1/2023).
“Kita berharap supaya DPD membangun sinergi dengan daerah, supaya regulasi yang ada jangan sampai tumpang tindih, pembagian wewenangannya juga jelas,” kata Anggota Bapemperda DPRD Jatim, Daniel Rohi, Kamis (26/1/2023).
Lebih lanjut dia menandaskan, sangat penting sekali untuk mengetahui kejelasan regulasi mana yang menjadi kewenangan pusat dan daerah, sehingga regulasi yang ada di bawah tidak bertentangan dengan yang di atas. Dia juga menyebutkan jangan sampai ada keputusan yang lebih besar malah dikalahkan dengan keputusan lainnya.
Dalam kesempatan itu, DPRD Jatim juga berharap supaya penguatan otonomi daerah segera dilakukan secepatnya. Sehingga, daerah memiliki kewenangan yang lebih baik sesuai dengan kepentingan daerah masing-masing. Pasalnya, saat ini ada beberapa undang undang yang malah terkesan memperlemah penerapan otonomi daerah atau bahkan terjadi resentralisasi.
Hal itu terjadi di beberapa sektor, diantaranya dalam bidang pengelolaan keuangan daerah. Pengelolaan sumber daya alam, prosedur perizinan berusaha melalui OSS, pembentukan organisasi perangkat daerah, penyusunan program dan kegiatan pembangunan daerah melalui SIPD dan lainnya.
Selain itu, pelemahan otonomi daerah juga terjadi dalam proses pembentukan perda melalui mekanisme harmonisasi di Kanwil Kemenhumham dan mekanisme fasilitasi/evaluasi di Kemendagri. “Kita ingin supaya penguatan otonomi daerah secara cepat, sehingga banyak sekali wewenang daerah diperhatikan dengan baik dan tidak semua oleh pusat,” tandas politisi dari Fraksi PDI Perjuangan ini.
“Intinya adalah membangun komunikasi supaya sinergi antara DPD dengan daerah, dalam rangka penguatan otomoni daerah,” pungkasnya. (*)
Reporter : Lutfi | Editor : Lutfiyu Handi
.jpg)
