Madiun - Sidang paripurna agenda penyampaian padangan fraksi terkait laporan pertanggungjawaban Pemerintah Kota (Pemkot) Madiun dalam penggunaan anggaran di 2019 dibanjiri pertanyaan.
Ketua DPRD Kota Madiun, Andi Raya mengatakan, secara umum beberapa pertanyaan dari fraksi tersebut masalah serapan anggaran yang kurang maksimal di masing-masing OPD. Hingga adanya laporan realisasi BUMD Kota Madiun.
"Memang banyak pertanyaan-pertanyaan dari seluruh fraksi yang nantinya akan dijawab oleh walikota besok hari Rabu. Setelah itu kami akan telaah lagi pendapat fraksi terakhir," katanya usai sidang di Gedung DPRD Kota Madiun, Senin (11/5/2020).
Andi menambahkan, beberapa fraksi juga mempertanyakan temuan Badan Pengawas Keuangan (BPK) terkait aktifitas piutang yang dilakukan oleh pemerintah terhadap Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) Kota Madiun.
"Itu selalu hal yang sama terkait piutang kepada masing-masing pekerjaan fisik yang belum terbayar hampir 3 tahun ini. Ya itu masih menjadi hutang. Itu kita kepada pemerintah selalu melakukan penagihan. Kita nunggu jawaban walikota dulu seperti apa jawaban walikota nanti kita baru memberikan saran pendapat akhir saja," pungkasnya. (Sur)
.jpg)
