KEDIRI (Lenteratoday) - Kian dekat pelaksanaan Pemilu dan Pilkada serentak 2024, Pemkot Kediri siap manfaatkan ruang siber dan media sosial (medsos) tangkal hoax. Kesiapan tersebut dituntut sesuai arahan pada webinar yang diadakan Direktorat Jenderal Politik dan Pemerintahan Umum Kementerian Dalam Negeri, Rabu (5/4/2023).
Pemkot Kediri mengikuti webinar yang juga diikuti pemda se- Indonesia tersebut. Webinar mengambil tema “Sukseskan Pemilu dan Pilkada 2024 Sebagai Perwujudan Kesadaran Bela Negara”.
Melalui webinar ini, Dirjen Politik dan Pemerintahan Umum (PUM) Kemendagri, Bahtiar ingin mengajak pemda seluruh Indonesia, termasuk Pemkot Kediri untuk ikut mendukung terwujudnya Pemilu dan Pilkada serentak tahun 2024 yang aman, kondusif dan terhindar dari konflik.
“Sebagai agenda negara, Pemilu dan Pilkada akan selalu ada hambatan, ancaman dan gangguan. Maka kesadaran bela negara ini harus ditumbuhkan agar persatuan dan kesatuan bangsa tidak mudah untuk dipecahkan,” ujarnya.
Membangun kesadaran bela negara pada masyarakat tidaklah mudah, membutuhkan metode dan strategi yang harus dilakukan pemerintah, KPU dan Bawaslu Daerah di seluruh Indonesia.
“Pada webinar ini, metode dan strategi tersebut akan dibahas para narasumber yang telah kami undang. Kami berharap dengan tambahan wawasan dan diskusi pada webinar ini dapat membantu pemda diseluruh Indonesia untuk menumbuhkan kesadaran bela negara seluruh masyarakat Indonesia,” ungkapnya saat membuka webinar.
Menanggapi webinar itu, Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika (Kominfo) Kota Kediri, Apip Permana mengungkapkan sesuai arahan pada webinar, pemerintah harus dapat mengoptimalkan ruang siber dan menumbuhkan opini positif masyarakat untuk mensukseskan Pemilu-Pilkada 2024 sebagai perwujudan kesadaran bela Negara.
“Ruang siber atau media sosial memiliki dampak yang besar pada Pemilu dan Pilkada serentak 2024. Pemkot Kediri melalui Dinas Kominfo akan selalu memberikan konten yang positif, aktual dan informatif terkait Pemilu dan Pilkada 2024,”ujarnya.
“Tidak hanya dengan konten positif, jika tersebar informasi hoax terkait tahapan pada Pemilu dan Pilkada kita akan siap mencari dan menerbitkan kebenaran berita tersebut dari sumber yang terpercaya,” ujarnya.
“Seperti berita hoax yang tersebar beberapa waktu lalu terkait penerbitan kartu pemilih, kita telah menemui KPU Kota Kediri untuk mengklarifikasi berita tersebut dan mengunggahnya ke media sosial yang dikelola Dinas Kominfo Kediri,” tambah Apip.
Terakhir Apip berpesan kepada masyarakat Kota Kediri untuk bijak dalam bermedia sosial dan tidak mudah percaya pada informasi yang tidak jelas darimana asalnya.
“Jika menerima informasi, pastikan asal informasi tersebut dan jangan asal menyerbaluaskan informasi yang belum tentu kebenarannya,” pesannya.
Adapun narasumber pada webinar ini, Kepala Badan Kesbangpol Provinsi Jawa Barat, Dekan Fakultas Ilmu Komunikasi Universitas Padjajaran, Ketua Yayasan Bentang Merah Putih, Direktur Bela Negara, Asdep Koordinator Kesadaran Bela Negara, Bawaslu RI dan Ketua KPU RI. (*)
Reporter: Gatot Sunarko | Editor : Lutfiyu Handi
