KEDIRI (Lenteratday) - Pemkot Kediri melalui Dinas Pendidikan (DIndik) menergetkan 2023 seluruh Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD terakreditasi. Pasalnya akreditasi adalah bentuk legalitas dan jaminan mutu pendidikan.
Untuk itu Dindik Kota Kediri menyelenggarakan sosialisasi akreditasi Badan Akreditasii Nasional Pendidikan Anak Usia Dini (BAN PAUD) dan Pendidikan Non- Formal (PNF) Provinsi Jawa Timur di Kantor Dindik Ruang Ki Hajar Dewantara, Kamis (6/4/2023).
Saat memberikan sambutan, Plt Kepala Dindik Kota Kediri, Marsudi mengatakan akreditasi bisa dijadikan sebagai tolak ukur keberhasilan lembaga satuan pendidikan dalam penyelenggaraan layanan pendidikan.
“Akreditasi yang baik juga dapat menjadi jaminan kepercayaan masyarakat terhadap penyelenggaraan layanan pendidikan di sekolah. Untuk itu, kita selenggarakan kegiatan ini guna memberi bekal pengetahuan serta menggali kesulitan yang dialami sekolah ketika mengikuti akreditasi dan akan kita berikan solusi,” ujarnya.
Lebih lanjut Marsudi menambahkan dari total keseluruhan 246 lembaga PAUD di Kota Kediri, tersisa 86 lembaga PAUD yang belum terakreditasi.
“Sudah 50% lebih lembaga PAUD di Kota Kediri yang terakreditasi. Harapan kami di tahun 2023 semua PAUD sudah terakreditasi. Untuk itu, kegiatan ini akan kita laksanakan berjenjang sambil kita monitoring mana saja yang belum akreditasi untuk kita ikutkan di tahap selanjutnya,” jelas Marsudi.
Dalam kesempatan tersebut, Marsudi sekaligus berpesan kepada seluruh peserta yang mengikuti kegiatan sosialisasi agar mempersiapkan diri untuk mengikuti akreditasi demi meningkatkan mutu serta kualitas pendidikan di Kota Kediri.
“Setelah sosialisasi ditindaklanjuti penyiapan dokumen oleh sekolah yang akan mengikuti akreditasi. Selanjutnya ada jadwal dari BAN PAUD dan PNF Provinsi Jatim untuk visitasi ke sekolah guna mengkroscek antara data dengan kondisi di lapangan. Setelah memperoleh akreditasi, harapan kami sekolah bisa menunjukkan kinerja yang baik,” jelasnya.
Acara tersebut diisi narasumber dari Dindik Kota Kediri dan perwakilan BAN PAUD dan PNF Provinsi Jawa Timur serta menghadirkan 50 lembaga PAUD yang terdiri dari SPS, TPA, IGTKI, HIMPAUDI yang belum terakreditasi. (*)
Reporter: Gatot Sunarko | Editor : Lutfiyu Handi
.jpg)
