21 April 2025

Get In Touch

Kota Mojokerto Bakal Dijadikan Percontohan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem

Wali kota Mojokerto, Hj. Ika Puspitasari saat berikan cindera mata kepada Seskemenko PMK, Andre Megantara
Wali kota Mojokerto, Hj. Ika Puspitasari saat berikan cindera mata kepada Seskemenko PMK, Andre Megantara

MOJOKERTO (Lenteratoday) - Kota Mojokerto akan dijadikan pilot project penghapusan kemiskinan ekstrem, sehingga angka kemiskinan ekstrem bisa mendekati 0 persen. Hal itu sebagai salah satu hasil dari audiensi Walikota Mojokerto, Hj. Ika Puspitasari, SE bersama di Sekretaris Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Kemenko PMK), Andie Megantara beserta jajaran, Selasa (9/5/2023).

Dalam kesempatan itu, Andre Megantara mengapresiasi ketersediaan data kemiskinan Kota Mojokerto yang telah tersedia by name by adress (BNBA). Selanjutnya, tim dari Kemenko PMK akan melakukan kunjungan lapangan ke Kota Mojokerto dan akan melaksanakan pemetaan untuk menentukan program dan skema yang tepat khususnya bagi penduduk miskin yang belum ter-cover jaminan sosial baik dari APBN maupun APBD.

Sementara itu, Walikota Mojokerto, Hj. Ika Puspitasari, SE mengatakan bahwa audiensi dengan Kemenko PMK adalah sebagai implementasi dari arahan Presiden RI, Joko Widodo pada Rapat Kordinasi Nasional (Rakornas) Kepala Daerah dan Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) se-Indonesia tahun 2023 yang diselenggarakan di Sentul International Convention Center (SICC), Kabupaten Bogor, Jawa Barat pada Selasa (17/1/2023) lalu.

Dia meminta kepada semua Pemerintah Daerah (Pemda) untuk menurunkan angka kemiskinan ekstrem hingga mencapai target 0 persen pada tahun 2024 mendatang.

Setelah audiensi tersebut, Wali kota yang akrab dengan panggilan Ning Ita ini mengatakan ada dua poin penting yang disampaikan. Ning Ita mengatakan yang pertama terkait belum adanya jumlah penduduk miskin berdasarkan data Pensasaran Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem (P3KE) Kemenko PMK dengan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) Kementerian Sosial.

"Hal itu mengakibatkan ada penduduk miskin Kota Mojokerto yang belum mendapatkan bantuan sosial APBN, meskipun masuk dalam kategori layak sebagai penerima bantuan," katanya Ning Ita, Kamis (11/5/2023).

Kedua, Ning Ita juga menyampaikan bahwa berdasarkan rilis BPS Provinsi Jawa-Timur pada bulan Agustus 2022, jumlah penduduk miskin ekstrem di Kota Mojokerto sebanyak 1.450 jiwa atau setara dengan 379 KK.

"Saya berharap, ada intervensi dari Kemenko PMK dalam penanganan permasalahan ini," ungkap Ning Ita. (wis*)

Reporter : Wisnu Joedha | Editor : Lutfiyu Handi

Share:
Lentera Today.
Lentera Today.