PALANGKA RAYA (Lenteratoday) - Pemerintah Kota Palangka Raya diminta lebih memperhatikan penyerapan Anggaran di bidang pendidikan. Ketua Komisi C DPRD Kota Palangka Raya, M. Hasan Busyairi, mengatakan masih terdapat dana sebesar Rp 21 Miliar yang belum terserap oleh Dinas Pendidikan (Disdik) setempat.
berdasarkan laporan pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) tahun anggaran 2022, diketahui
"Dana Rp 21 Miliar yang belum terserap tersebut merupakan angka yang sangat besar, karena itu perlu dievaluasi," papar Hasan, Rabu (23/8/2023).
Lebih lanjut ia menuturkan, adanya informasi menyatakan data guru di Kalimantan Tengah yang belum diperbaharui, menjadi salah satu penyebab tidak terserapnya sebagian anggaran.
Seperti, ditemukannya kasus guru bersertifikasi yang tercatat masih mendapat bantuan dari pemerintah pusat, yang mana ternyata yang bersangkutan sudah pensiun.
Selain itu, ada juga didapati guru bersertifikasi yang semestinya mendapat bantuan, namun ternyata guru tersebut sudah meninggal dunia. Sedangkan yang berhak untuk menerima bantuan adalah guru yang sudah bersertifikasi dan masih aktif. Jika syarat ini tidak dipenuhi, maka pembayaran tidak bisa dilakukan.
"Hal- hal inilah yang menyebabkan dana yang seharusnya diberikan kepada guru bersertifikasi jadi tidak terserap dengan baik dan maksimal," ungkapnya.
Lebih lanjut Hasan menyarankan agar dinas terkait bisa memantau dan memperhatikan terkait data base pegawai. Sehingga jika ada guru yang akan pensiun di tahun berikutnya dapat diketahui saat membuat perencanaan anggaran.
Dengan demikian, ia menambahkan, pengalokasian dana dapat disalurkan dan dilakukan dengan tepat dan sesuai, karena Disdik mengetahui berapa jumlah yang harus dibayar berdasarkan data guru bersertifikasi yang ter'update'.
"Kedepannya kami berharap Pemkot setempat bisa lebih mengoptimalkan penyerapan anggaran di bidang pendidikan sejalan dengan peningkatan kesejahteraan para guru," pungkasnya. (*)
Reporter : Novita | Editor : Lutfiyu Handi
.jpg)
